Alasan Darmin Soal KUR yang Masih Bergantung ke Perbankan

Jakarta - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih sangat bergantung kepada perbankan. Alasan utamanya bahwa perbankan memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia serta mampu untuk mengelola risiko kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

"Pemerintah sadar, bank kelemahannya ada. Tapi hanya inilah yang kita miliki sekarang. Kita enggak punya yang lain," kata Darmin di ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Meski demikian ealisasi penyaluran KUR dalam dua terakhir sudah cukup baik. Selama 2016, realisasinya mencapai sebesar Rp 94,4 triliun atau 94,4% dari target penyaluran Rp 100 triliun. Bila perbankan tidak terlibat, tentunya hasilnya bisa jadi memburuk.

"Karena kalau bank tidak punya jaringannnya luas untuk mengandalkan ini, hasilnya akan lebih gawat lagi," ujarnya.

Darmin mengakui ada perusahaan pembiayaan yang ingin ikut andil dalam penyaluran KUR. Namun terkendala beberapa aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di antaranya bahwa NPL perusahaan pembiayaan tersebut tidak boleh lebih dari 5%.

Seandainya dipaksakan, Darmin menilai ke depannya akan membahayakan perusahaan itu sendiri dan penerima kreditnya.

"Jadi siapa yang salurkan, kami tidak pernah mendorong dan kami tidak pernah larang. Tapi melakukannya dengan standar ini dan OJK bilang anda bisa. Jadi walaupun koperasi, memang minta untuk salurkan, tetap harus bilang ke OJK dulu," terang Darmin. (mkj/mkj)