Politisi Gagal Seleksi Bos OJK, Ekonom: Pansel Khawatir Konflik Kepentingan

Politisi Gagal Seleksi Bos OJK, Ekonom: Pansel Khawatir Konflik Kepentingan

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Sabtu, 25 Feb 2017 14:20 WIB
Politisi Gagal Seleksi Bos OJK, Ekonom: Pansel Khawatir Konflik Kepentingan
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) telah merilis 35 nama peserta yang lolos seleksi tahap II.

Banyak nama yang berguguran di seleksi tahap II, termasuk dua politisi yang berpartisipasi, yakni Melchias Markus Mekeng dari Partai Golkar yang merupakan Ketua Komisi XI DPR dan Andreas Eddy Susetyo dari Partai PDI Perjuangan yang merupakan Anggota Komisi XI DPR.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual menjelaskan, ada beberapa kemungkinan yang membuat Pansel DK OJK tak meloloskan dua politisi tersebut. Salah satunya ialah untuk menghindari konflik kepentingan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nama-nama yang lolos tahap dua ini saya lihat punya latar belakang beragam, akademisi, praktisi keuangan, regulator dan lain-lain. Untuk politisi mungkin panitia khawatir tentang potensi conflict of interest," ungkap David kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

David pun mengatakan, walau pun dua nama itu dinilai layak untuk menduduki posisi tersebut, namun akan lebih baik jika regulator keuangan tidak diisi oleh figur pejabat yang berpotensi menimbulkan conflict of interest.

"Masalahnya itu kekhawatiran timbulnya benturan kepentingan jika melakukan pengambilan keputusan. Background-nya memang keuangan, ekonomi dan perbankan. Tapi mungkin itu, masalah benturan kepentingan," kata dia.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mengatakan, bahwa siapa pun yang lolos menjadi DK OJK harus lah jauh dari isu politik untuk dapat menjaga integeritasnya..

"Siapapun yang punya visi misi, rekam jejak yang bagus itu harus kita dukung. Selama dia punya integritas, enggak punya kepentingan, karena DK OJK ini merupakan posisi strategis dan memang harus jauh dari isu politik, dan harus independen dalam mengawasi sistem perbankan, pasar modal, dan pasar keuangan," kata Josua. (ang/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads