Dana Pensiun di China Mampu Bangun Kota Sendiri, RI Kalah Jauh

Kuta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyindir dana pensiun (dapen) di Indonesia yang masih belum memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan negara.

Bambang membandingkan dapen di China yang bisa menghimpun dana hingga puluhan ribu triliun. Seperti National Council for Social Security Fund (SSF) mampu menghimpun dana hingga Rp 38,16 triliun. Dari penghimpunan dana yang menggunung tersebut, sebagiannya dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur.

"Yang untuk infrastrukturnya sepertiganya, tapi itu pun bisa sampai Rp 12.638 triliun. Dia pakai investasi jadi speed way di Chongqing, subway di Shenyang dan economic zone. Dia levelnya bikin kota," tuturnya dalam acara Underwriting Network 2017 di Kuta, Bali, Jumat (10/3/2017).

Bambang juga membandingkan dengan dapen guru di Kanada, yakni Ontario Teacher's Pension Plan (OTPP) yang mampu mengelola dana hingga Rp 2.249 triliun.

"BPJS kita sepersepuluhnya hanya Rp 250 triliun. Bayangkan itu guru," imbuhnya.

Bambang pun menyindir salah satu dapen nasional yang bangga mempunyai dana kelolaan sebesar Rp 1 triliun. Padahal jika dibandingkan dengan dapen-dapen di China dan Kanada angka tersebut tidak ada apa-apanya.

"Saya enggak mau sebut namanya, dia bilang untuk Rp 1 triliun. Segitu saja kok bangga," sindirnya.

Menurut Bambang, hal itu lantaran dapen di Indonesia lebih senang menempatkan dana kelolaannya di instrumen investasi perbankan yakni deposito. Sebab instrumen investasi tersebut memiliki kepastian keuntungan rutin, meskipun imbal hasilnya kecil.

Dia bahkan mengaku dirinya pernah berbicara didepan para lembaga dapen untuk mendorong perubahan alokasi pengelolaan dana. Namun para dapen tersebut masih lebih memilih investasi di deposito karena memiliki imbal hasil yang rutin.

"Prensetasi di dapen sudah susah payah ujung-ujungnya dia bilang saya enggak mau puasa. Kan jadi frustasi juga, kebiasaan lamanya muncul. Kok lebih penting enggak puasa dibanding kejar yield," tuturnya.

Padahal menurut Bambang jika lembaga dapen mau berinvestasi di instrumen lainnya seperti proyek infrastruktur bisa memberikan imbal hasil (yield) yang lebih besar ketimbang deposito. Walaupun keuntungan yang bisa dipetik dengan jangka waktu yang tidak rutin.

"Jadi kita lebih dorong bagaimana kurangi deposito dan mulai masuk ke infrastruktur. Kalaupun dianggap jadi puasa dalam waktu 3-4 tahun," imbuhnya.

Bambang bahkan menyindir dapen seperti ibu-ibu dalam hal pengelolaan dana. Mereka hanya ingin menempatkan dananya di tempat yang aman.

"Itu seperti ibu-ibu pemikirannya. Masa fund manager treasury pemikirannya seperti itu," tukasnya. (ang/ang)