Ini Cara BI Tingkatkan Akses Masyarakat ke Layanan Perbankan

Jakarta - Pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan lnklusif (SNKI) menargetkan rasio jumlah masyarakat yang mengakses layanan keuangan formal atau perbankan sebesar 79% di tahun 2019 nanti. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding inklusi keuangan di tahun 2014 sebesar 36%.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat. Salah satu strategi utama memperluas akses keuangan adalah implementasi Layanan keuangan Digital (LKD).

Seperti diketahui, pada September 2016 lalu, Bl telah menerbitkan amandemen surat edaran LKD yang mengatur di antaranya diperbolehkannya uji coba dan kemudahan persetujuan penggunaan uang elektronik untuk mendukung program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang dapat diterapkan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain-lain.

"Saat ini agen LKD berjumlah 140.743 yang tersebar di 489 kabupaten/kota di 33 provinsi (per posisi Januari 2017). Agen tersebut berupa individu dan badan hukum, dari lima bank penyelenggara LKD, ada BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan CIMB Niaga," kata Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pungky P. Wibowo dalam jumpa pers di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai dipercaya dapat membantu pencapaian inklusi keuangan. Pasalnya dengan penyaluran bansos melalui non tunai, masyarakat akan terhubung dengan perbankan, di mana selama ini masyarakat yang kurang aksesnya ke perbankan adalah masyarakat kurang mampu.

"PKH tahun ini akan disalurkan non tunai kepada 3 juta penerima PKH atau 50% dari total penerima PKH. Sedangkan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tahun ini akan disalurkan secara non tunai kepada 1,4 juta penerima atau sekitar 9% dari total penerima. Program ini merupakan transformasi dari bantuan subsidi Raskin, yaitu yang semula berupa beras menjadi uang untuk membeli sembako," ucap Pungky.

"Cakupan program keuangan inklusif akan menyasar masyarakat bottom of the pyramid (penduduk yang kesejahteraannya rendah)," pungkasnya. (dna/dna)