Kenangan Pahit Krisis Buat Sri Mulyani Hati-hati Soal Bos OJK

Jakarta - Dampak dari krisis 1997-1998 masih terasa hingga saat ini. Pada saat itu, beberapa bank ikut terdampak dan pemerintah harus ikut membantu memberikan likuiditas ke bank sistemik agar tidak memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap ekonomi Indonesia.

Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pendanaan pemerintah untuk mengobati krisis masih dirasakan hingga sekarang.

"Sampai hari ini, surat utang negara untuk mem-bailout sektor jasa keuangan yang mengalami kerusakan Rp 195 triliun, plus Rp 49 triliun, surat utangnya masih ada sampai sekarang, masih harus kami bayar. Sudah 20 tahun lalu, hanya untuk menggambarkan betapa pentingnya menjaga sektor ini melalui OJK yang tugasnya menjaga stabilitas dan memfasilitasi," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK 2017-2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Anggota Tim Pansel Dewan Komisioner OJK sekaligus Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan, efek dari krisis keuangan tahun 1997-1998 masih dirasakan hingga saat ini. Sehingga sebagai Tim Pansel OJK memilih pimpinan OJK yang nantinya bertugas sebagai pengawas perbankan perlu kehati-hatian.

"Jadi total besar seperti itu sangat kita pelajari. Karena sudah 20 tahun pun masih menyisakan kewajiban-kewajiban seperti itu," tutur Agus.

Jika kondisi industri keuangan tidak sehat, maka nantinya bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia yang ikut terdampak dari tidak sehatnya kondisi industri keuangan termasuk perbankan.

"Satu sektor keuangan yang tidak sehat akan berdampak pada kemampuan pertumbuhan ekonomi negara ini dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan serta makro ekonomi suatu negara," tutup Agus. (mkj/mkj)