Asuransi Jiwa dan Umum Wajib Investasi di SBN

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong asuransi jiwa dan asuransi umum untuk mengalokasikan dana kelolaannya di Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.05/2016.

Dalam POJK tersebut diatur tentang investasi lembaga jasa keuangan non bank dalam SBN. Lembaga jasa keuangan non bank yang dimaksud, antara lain asuransi jiwa, lembaga penjaminan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

"Kita dorong mereka, kita wajibkan dia memiliki SBN pemerintah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani di Kantor OJK Gedung Menara Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).

Asuransi jiwa diwajibkan untuk menginvestasikan 30% dari seluruh jumlah investasi perusahaan di SBN. Sedangkan untuk asuransi umum dan perusahaan reasuransi diwajibkan menginvestasikan paling rendah 20% dari seluruh jumlah investasi perusahaan di SBN.

"Asuransi jiwa harus 30%, kalau asuransi umum 20%. Harus stay dalam posisi itu terus, dalam posisi investasi," kata Firdaus.

Kewajiban tersebut dilakukan karena untuk menyerap SBN yang diterbitkan pemerintah maupun BUMN. Sekaligus menjadi alat investasi yang aman untuk menaruh sebagian dana kelolaannya.

"Kita perluas kalau ada misalnya BUMN bergerak di infrastruktur terbitkan surat berharga, kalau dibeli IKNB dianggap sudah memenuhi persyaratan," kata Firdaus. (ang/ang)