70% Dana Repatriasi Masih Terparkir di Deposito

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, 70% dana repatriasi hasil program tax amnesty masih terparkir di deposito.

"Masih sekitar 70% ada di DPK, ada di deposito dan giro," kata Muliaman di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Dia menyebutkan, pasca berakhirnya program tax amnesty, tugas OJK adalah memastikan dana repatriasi yang sudah masuk ke Indonesia bisa bertahan selama 3 tahun ke depan.

"Berikutnya kita memonitor dan follow up, kan ada aturan minimal 3 tahun, ke sektor apa dan lain sebagainya," jelasnya.

Selama ini, kata Muliaman, dana repatriasi masih mengendap di perbankan yang diantaranya masih berada di deposito, dan baru sedikit yang diputarkan pada produk-produk investasi lain.

"Artinya selama ini dana banyak mengendap di bank bentuk deposito, tapi kan dana ini sudah dipakai untuk pembiayaan kredit dan lain sebagainya," tukasnya.

Diketahui, per 31 Maret 2017 tepat pukul 24.00. Berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta dalam data statistik tax amnesty, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun.

Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri alias repatriasi mencapai Rp 147 triliun.

Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun.

Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun. (dna/dna)