BI Ajak Kepala Daerah Tak Hanya Andalkan APBD Biayai Infrastruktur

BI Ajak Kepala Daerah Tak Hanya Andalkan APBD Biayai Infrastruktur

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 08 Mei 2017 13:05 WIB
Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumpulkan kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam pelatihan selama 3 hari ini kepala daerah akan membahas kepemimpinan dan ekonomi daerah.

Deputi Gubernur BI, Sugeng mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, mahir dan memiliki integritas.

"Sinergi ini penting dan relevan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional ke depannya," ujar Sugeng dalam pembukaan acara Economic Leadership for Regional Government Leader di Jakarta, Senin (8/5/2017)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu materi yang dipelajari adalah mencari alternatif pendanaan selain APBD untuk membiayai proyek infrastruktur. Sugeng mengatakan, jika daerah terlalu menggantungkan ke APBD dibutuhkan waktu lama untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur.

"BI sudah menyampaikan ke daerah, mereka bisa berinovasi di keuangan dengan mencari pendanaan dengan mengeluarkan regional government bond atau cara lain," kata Sugeng.

Sekjen Apkasi, Nurdin Abdullah, mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah (pemda) mendorong pembiayaan dengan skema non APBN dan APBD, sehingga bisa lebih cepat membangun infrastruktur. Nurdin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemda harus mendorong ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur.

"Saya kira tidak semua kepala daerah beruntung, kadang kebutuhan mereka besar namun pendanaan kecil, karena itu dibutuhkan pendanaan dari sumber lain," ujar Nurdin yang juga Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Menurut Nurdin, Presiden Jokowi memang mengarahkan daerah agar menjadi ramah investasi, sehingga proyek infrastruktur yang tidak bisa dibiayai APBD, bisa digarap swasta.

Pemerintah harus menciptakan kepastian dan menyambut baik investor yang ingin berinvestasi.

"Pemda harus jadi birokrat yang melayani, agar orang yang mau berinvestasi percaya menanamkan modalnya di daerah tersebut," tutur Nurdin. (hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads