Penyaluran Bansos Non Tunai, Akses Masyarakat ke Bank Makin Mudah

Jakarta - Tingkat inklusi keuangan atau akses keuangan masyarakat Indonesia ke bank saat ini masih terbilang rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di akhir 2016 tingkat inklusi keuangan mencapai 67,8%, sedangkan tingkat literasi keuangan atau pemahaman terhadap produk keuangan baru mencapai 29,7%.

Di tahun 2019, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 75%, salah satunya dengan membuat Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan hingga 75% di 2019 dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai menggunakan kartu. Dengan ini, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap perbankan.

"Kita galakan dan satu per satu mengubah semua kegiatan bantuan pemerintah menjadi bantuan pemerintah yang menggunakan sektor keuangan. Sifatnya non tunai tapi disalurkan melalui bank atau menggunakan kartu," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Peluncuran Survei Inklusi Keuangan SOFIA di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).

Selain meningkatkan inklusi keuangan, lanjut Bambang, cara ini juga sebagai langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara membiasakan masyarakat menabung. Penyaluran bantuan sosial non tunai yang dilakukan pemerintah pun dapat diatur sendiri pencairannya atau penukarannya terhadap bahan pangan sesuai kebutuhan.

Dengan semakin mudahnya akses masyarakat ke bank, diharapkan perolehan modal untuk memulai usaha juga terbuka semakin lebar.

"Tidak hanya sekadar menabung, tapi juga untuk meminjam, tapi untuk kegiatan yang produktif dan mempercepat mereka menjauh dari garis kemiskinan dan yang penting pemerintah memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan KUR itu sendiri," kata Bambang.

Bank juga didorong untuk melakukan ekspansi dengan membuka layanan di daerah terpencil. Pelayanan bank di daerah terpencil tidak melulu dilakukan dengan membuka kantor cabang yang membutuhkan modal besar.

Bank didorong untuk memberikan kredit mikro untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam memulai atau memperluas usahanya hingga meningkatkan layanan digital dan menambah agen bank di banyak daerah yang masih minim tersentuh bank.

"Jadi menurut saya inklusi keuangan tidak harus dengan cara menambah cabang, inklusi keuangan bisa dilakukan dengan cara digital dan inklusi keuangan bisa dilakukan dengan agen banking," tutup Bambang. (dna/dna)