Ekonomi Lemah, Orang Kaya Tak Bayar Cicilan Rumah

Jakarta - Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di sektor properti per Februari 2017 terus mengalami peningkatan sejak 2015. Kenaikan ini merupakan dampak dari melemahnya perekonomian.

Mengutip data statistik perbankan Indonesia (SPI) tren NPL untuk kredit real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan tercatat naik. Rinciannya sebagai berikut:

• Pada 2015, penyaluran kredit tercatat Rp 165,46 triliun dengan NPL Rp 3,39 triliun atau persentase 2,05%.
• Pada 2016, penyaluran tercatat Rp 184,75 dengan NPL Rp 4,81 triliun atau persentase 2,61%.
• Pada Februari 2017, penyaluran kredit Rp 204,08 triliun dengan kredit bermasalah Rp 5,17 triliun atau persentase 2,54%.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, mengatakan meningkatnya rasio kredit bermasalah di segmen pemilikan rumah khususnya menengah atas terjadi karena dampak lemahnya perekonomian.

"Biasanya orang menengah atas itu, rumah bukan untuk tinggal kan, jadi untuk investasi, ketika usahanya melambat akan mempengaruhi daya bayar kreditnya, karena itu jadi macet," kata David saat dihubungi, Senin (22/5/2017)

Menurut dia, hal ini memang berbeda dengan kalangan menengah bawah yang melakukan kredit rumah untuk tempat tinggal, sehingga dia merasa "dipaksa" untuk bayar kredit agar rumah tersebut tetap bisa ditempati.

"Jadi kalau untuk menengah bawah kreditnya itu berhubungan dengan tingkat pengangguran, sekarang kan pengangguran tidak banyak naik," kata David.

Dalam data SPI tercatat, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) di Februari 2017 mencapai Rp 353,13 triliun, dengan NPL Rp 10,09 triliun atau persentase 2,86%. Kemudian periode 2016, kredit perumahan mencapai Rp 326,32 triliun dengan jumlah kredit bermasalah tercatat Rp 7,56 trilun atau persentase 2,32%.

Sementara itu pada 2015 penyaluran kredit tercatat Rp 302,91 triliun, dengan NPL Rp 6,53 trilun atau persentase 2,16%.

Untuk kredit kepemilikan apartemen (KPA) per Februari 2017 tercatat Rp 12,86 triliun, dengan jumlah NPL Rp 336 miliar atau persentase 2,61%.

Pada akhir 2016 penyaluran KPA tercatat Rp 13.01 triliun, dengan NPL Rp 176 miliar atau persentase 1,35%. Lalu pada 2015 penyaluran KPA tercatat Rp 13.23 triliun dengan jumlah NPL Rp 144 miliar atau persentase 1,09%. (wdl/wdl)