Langkah OJK Perluas Akses Keuangan RI Jadi 75% di 2019

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperluas akses keuangan kepada masyarakat. Kemudahan akses keuangan atau inklusi keuangan di tahun 2019 ditargetkan mencapai 75% dari posisi akhir 2016 sebesar 67,8%.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad menyebutkan, salah satu terobosan yang sudah dilakukan perbankan, antara lain pelayanan BRI di atas kapal. Kapal Teras BRI ini menjangkau beberapa daerah pelosok yang masih minim terjangkau layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi satelit BRIsat.

"Jadi di situ kapal laut itu ibarat bank berjalan, bank keliling di pulau ini, hari ini pulau ini dan pakai satelit transaksi di manapun," ujar Muliaman dalam Focus Group Discussion Perluasan Akses Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Berkeadilan di Double Tree Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Selain itu, akses keuangan masyarakat melalui kepemilikan sertifikat tanah juga tengah digenjot pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat diharapkan bisa memiliki akses keuangan yang lebih mudah dalam memulai usahanya.

"Hak kepemilikan tanah, setifikasi ini pada dasarnya memanfaatkan aset non formal disertifkasi. Jadj aset formal dijadikan agunan untuk membuka akses," kata Muliaman.

Tak berhenti di situ, perluasan akses keuangan juga dilakukan dengan membuat layanan keuangan tanpa kantor atau disingkat Laku Pandai. Melalui program ini, masyarakat di berbagai daerah yang jauh dari jangkauan bank bisa menjadi agen bank yang menghimpun dana masyarakat.

Agen Laku Pandai umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki usaha seperti warung kelontong hingga penjual pulsa dan bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat ke lembaga keuangan.

"Dua tahun pertama kami evaluasi jumlah agen lebih 300.000 agen dari beberapa bank branchless banking, apalagi di beberapa tempat dilengkapi layanan keuangan digital," ujar Muliaman. (ang/ang)