.webp)
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio yang juga hadir dalam rapat tersebut menegaskan, OJK merupakan lembaga yang sangat krusial. Sebab selain memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi dan menyidik industri jasa keuangan ada pula kebijakan teknis yang harus dikeluarkan OJK.
"Misalnya pengaturan mengenai SBN (Surat Berharga Negara) yang harus dibeli dana pensiun, efektifitas perusahaan listed, itu dijalankan oleh OJK," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Beredar Nama Calon Bos OJK Pilihan Jokowi |
Selain itu, menurut perhitungan Tito OJK saat ini sebagai lembaga yang mengawasi pergerakan dana hingga Rp 17 triliun. Sebab OJK mengawasi seluruh industri jasa keuangan baik bank maupun non bank.
"Dana yang di-manage itu besar sekali, di perbankan Rp 6.800 triliun, IKNB Rp 2.000 triliun, pasar modal market capt-nya Rp 6.300 triliun dan lain-lain totalnya bisa mencapai Rp 17 ribu triliun yang diatur OJK. Padahal APBN cuma Rp 2.000 triliun," imbuhnya.
Karena pengaturan dana yang begitu besar, Tito berharap posisi Dewan Komisioner OJK harus berasal dari pelaku pasar. Hal itu agar Dewan Komisioner OJK yang baru bisa mengerti dan menyikapi kondisi pasar dengan kebijakan yang tepat.
Tito mencontohkan, negara-negara di Eropa seperti Inggris, Belanda dan Jerman lembaga seperti OJK pejabatnya diisi lebih banyak dari praktisi pasar.
"Karenanya, jadi sangat penting pelaksanannya semua OJK langsung berinteraksi dengan pasar. Mengetahui denyut jantung market menjadi sangat penting. Calon sekarang pun dari BI dan Departemen Keuangan. Saya nggak tau itu yang paling tepat atau nggak. Tapi dunia lain itu kebanyakan praktisi," tukasnya. (mkj/mkj)
