Sri Mulyani dan Darmin Jadi Pansel OJK, Rizal Ramli: Ini Gaib

Jakarta - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyerahkan 14 nama ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan fit and proper test. Semakin mengerucut, ajang pemilihan pemimpin institusi tersebut mengundang banyak komentar.

Salah satunya datang dari Ekonom Rizal Ramli yang mengkritisi Pansel OJK karena sebagian besar anggotanya merupakan menteri. Menurut dia Pansel untuk sebuah lembaga yang super power seperti OJK seharusnya independen.

"Dari dulu dalam pemilihan dewan komisioner OJK panselnya tidak pernah menteri, tapi yang independen. Itu agar bisa evaluasi. Jadi ini agak gaib ya, kok panselnya menteri-menteri," tuturnya dalam RDPU dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Seperti diketahui, dari 9 panitia seleksi ada dua nama menteri yang tercantum yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku ketua pansel dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Selain itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga masuk dalam daftar pansel OJK.

Rizal juga mempertanyakan terkait 14 nama calon dewan komisioner OJK yang kebanyakan berasal dari kalangan birokrat yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

"Saya barusan lihat nama calon OJK ini isinya birokrat semua. Mohon maaf, birokrat itu jarang yang menjadi agen pembangunan," tukasnya.

Rizal menekan, dewan komisioner OJK harus diisi oleh sosok yang tidak hanya berintegritas tapi juga berani bertindak. Sebab sebagai wasit di seluruh industri jasa keuangan, OJK harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa memajukan industri jasa keuangan.

"Kita perlu ada terobosan untuk memajukan OJK," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Menurut Rizal sosok yang bisa melakukan terobosan yang berasal dari kalangan praktisi. Sebab menurutnya kalangan birokrat terbiasa dengan budaya patuh terhadap atasan dan tidak berani melakukan terobosan.

"Lah kalau birokrat mana bisa melakukan terobosan, lah wong dia sungkem terus sama atasannya. Saya menyarankan untuk ketuanya jangan dari birokratlah. Kalau anggotanya tidak apa-apalah. Kalau birokrat kan yang penting enggak dipecat," imbuhnya.

Kendati begitu Rizal juga menghimbau agar Komisi XI tidak hanya memilih sosok yang berani tapi juga bijak dalam mengambil keputusan.

"Cari yang berani tapi juga prudent. Jangan hanya berani tapi tidak prudent itu juga bahaya," tandasnya.

(ang/ang)