Isi Ulang e-Money Bakal Kena Fee, Ini Tanggapan Perbankan

Jakarta - Bank penerbit uang elektronik menyambut baik kajian Bank Indonesia (BI) terkait pengenaan biaya untuk isi ulang uang elektronik yang dilakukan untuk mendukung elektronifikasi pembayaran jalan tol dan agar bank bisa menyediakan infrastruktur isi ulang yang lebih banyak.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengungkapkan, biaya pada top up dikenakan sebagai salah satu cara untuk menjaga bisnis agar berkelanjutan.

"Karena bank juga harus investasi di infrastruktur, sebenarnya bukan untuk membebankan nasabah," kata Jahja saat dihubungi, Rabu (31/5/2017)

Per April 2017 jumlah kartu Flazz milik BCA tercatat 5,5 juta keping.

Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengatakan, dengan konsorsium electronic toll collection (ETC) bank diminta untuk menambahkan infrastruktur seperti mesin isi ulang.

Dia mengatakan, untuk besaran akan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

"Kami akan ikuti peraturan BI untuk jumlah fee nya," kata Anggoro di Gedung BI, Rabu (31/5/2017)

Kemudian Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sis Apik Wijayanto menargetkan pada Oktober perseroan akan menambah perangkat untuk isi ulang.

"Meskipun kena fee, itu karena kita akan tambah perangkat dan terminal, kita juga tidak akan semena-mena dalam menentukan besaran, lebih bertujuan kasih servis tambahan dengan infrastruktur yang ditambah," ujar dia.

Dia mengatakan, saat ini masih menunggu hitungan BI terkait pengenaan fee. BRI siap untuk memasang SAM Multiapplet untuk mendukung layanan non tunai di jalan tol. Sis menyebutkan saat ini kartu Brizzi milik BRI yang beredar sekitar 6,2 juta keping. (dna/dna)