Di Depan DPR, Wimboh Blak-blakan Soal Ketua OJK

Jakarta - Wimboh Santoso mendapatkan urutan pertama dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper tes Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wimboh pun awali dengan paparan visi misi.

Menurut Wimboh, OJK harus mampu untuk mendorong ekonomi secara berkelanjutan, bukan hanya fokus pada sisi kestabilan.

"Ini juga harus didukung dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Wimboh dalam paparan di Gedung DPR RI, Senin (5/6/2017).

Hal ini dikarenakan perekonomian nasional membutuhkan perhatian dari OJK. Sebagai regulator OJK harus menstimulasi untuk ekonomi usaha kecil dan mengurangi pengangguran hingga kemiskinan.

Apalagi sekarang ketimpangan ekonomi masih cukup lebar. Wimboh menyebutkan angka gini rasio 0,392 masih cukup tinggi, sehingga perlu untuk diturunkan lebih rendah dalam waktu yang cepat.

"OJK harus bisa kasih rangsangan ke pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini referensi untuk kebijakan," paparnya.

Wimboh juga menjelaskan framework garis besar untuk stabilitas sistem keuangan. Hal ini untuk mendukung efisiensi sistem keuangan.

Kemudian, harus ada pengawasan dan dikoordinasikan dengan sejumlah instansi untuk menjaga kelanjutan sistem keuangan. Menurut Wimboh, saat ini masih ada risiko krisis sehingga masih dibutuhkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Dia menyebutkan, sejumlah aturan tidak hanya untuk perbankan tapi untuk jasa keuangan lain seperti pasar modal, industri keuangan non bank (IKNB) untuk menjaga disiplin pasar.

"Pelaku pasar harus disiplin dengan aturan, framework ini diharap bisa memudahkan OJK," ujar dia.

Indonesia akan mulai mengikuti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di industri keuangan pada 2020 mendatang. Menurut Wimboh, industri dalam negeri harus kuat. "Tidak bisa dipungkiri, selama ini situasi sudah terbuka, kita harus kuat tapi bukan berarti kita terlalu terbuka," kata Wimboh.

Caranya adalah industri keuangan harus efisien untuk mampu bersaing dengan industri keuangan dari ASEAN. Menurut dia, saat ini potensi pasar di Indonesia masih sangat besar. "Indonesia adalah pasar yang besar, banyak yang belum terjamah di daerah, jadi jangan sampai terlena," imbuh dia.

Wimboh mengatakan, harus ada diplomasi yang dibenahi untuk membuat antar negara bisa saling menguntungkan. "Jadi jangan sampai buka mesin ATM saja dibatasi, buka cabang sulit ini harus ada diplomasi yang dibetuli," tukasnya.

(mkj/mkj)