.webp)
Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan sinergi kedua belah pihak penting dilakukan di tingkat pusat maupun tingkat daerah, caranya dengan melakukan video conference di Mabes Polri bersama dengan seluruh Kantor Perwakilan BI Daerah dan Kepolisian daerah.
Kerja sama yang dilakukan antara lain mencakup bidang sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kejahatan dunia maya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sampaikan terimakasih kepada Polri, karena sekarang terungkap. Bukan cuma yang menyalurkan, tapi distributor, pemodal, dan pembuatnya semuanya kena. Ini ditindak sampai pengadilan. Kita beri arahan, agar uang rupiah berdaulat di Indonesia. Kita seolah gak berdaulat di negara ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap rupiah turun," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/6/2017).
Kemudian untuk penggunaan uang rupiah, kata Agus, dilakukan peningkatan terkait penegakan hukum tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI.
"Contohnya di Bali sama Kepulauan Riau, ini bisa diterapkan. Kita berkomitmen, semua transaksi di NKRI harus dengan rupiah. Ini memang ada pengecualian yang sudah diatur Undang-Undang," katanya
Agus juga mengatakan pihaknya bersama dengan Polri bekerja sama untuk menindak badan usaha pengelola jasa keuangan, dan sistem pembayaran. Contohnya, lanjut Agus, seperti jasa money changer.
"Yang banyak kita soroti adalah money changer yang tidak berizin. Ini baru kita sosialisasikan. Sekarang ada 783 money changer yang tidak berizin. Sudah kita ingatkan, kita pasangkan papan pengumuman. Kita mau mereka tertib," kata Agus.
Dirinya mengatakan, jasa money changer atau penukaran valuta asing tak berizin berpotensi untuk merugikan masyarakat. Sebab banyak dari jasa-jasa tersebut yang menetapkan nilai tukar yang tinggi bagi masyarakat. Selain itu, jasa money charger juga bisa disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang.
Tak hanya itu, Agus mengatakan, pihaknya bersama dengan Polri juga akan menjaga nilai rupiah agar untuk dapat menekan inflasi. Dirinya juga mengapresiasi pihak kepolisian karena telah membentuk Satgas Pangan yang bertujuan untuk menjaga dan mengawasi gejolak harga pangan. Sebab, gejolak harga pangan kerap berkontribusi besar terhadap inflasi.
"Kita hargai Satgas Pangan, Kapolri mengarahkan ke Kapolda agar kegiatan stabilisasi pangan bisa berjalan efektif. TPI (Tim Pengendalian Inflasi) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Sehingga ini bisa sangat efektif agar harga terkendali, khususnya di bulan Lebaran ini," tukasnya. (ang/ang)
