Mengapa Isi Ulang e-Money akan Kena Biaya?

Jakarta - Bank Indonesia (BI) punya rencana izinkan bank menarik fee atau biaya untuk isi ulang uang elektronik alias e-money. Apa tujuannya?

"Tujuannya kami mau bank mendapatkan kinerja yang baik, dan kita kasih mereka kesempatan, agar berkelanjutan aktif dalam memasarkan produk," kata Gubernur BI Agus Martowardojo pekan lalu.

Sekedar informasi BI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah meneken kerja sama untuk elektronifikasi pembayaran di sejumlah ruas jalan tol.

Agus menjelaskan, bagi bank yang akan bermitra dengan Badan usaha jalan tol (BUJT) harus menyediakan sarana isi ulang untuk memudahkan pengguna.

Kajian biaya isi ulang ini tidak hanya untuk penggunaan uang elektronik di jalan tol. Tapi untuk semua penggunaan e-money.

"Untuk semua, tapi menunggu Electronic Toll Collection (ETC) terbentuk di Oktober, baru kami akan keluarkan Peraturan BI," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Eny V Panggabean.

Dia mengungkapkan, saat ini masih dalam tahap pembicaraan dan belum final besaran yang akan dikenakan oleh bank kepada pengguna.

Eny mengatakan, bank membutuhkan biaya untuk pengadaan dan maintenance infrastruktur agar bisnis ini bisa berkelanjutan.

Karena pada Oktober 2017, pembayaran jalan tol sudah menggunakan transaksi non tunai. Akan ada 22 BUJT dan 35 ruas tol yang akan menggunakan sistem pembayaran non tunai.

Dari pembayaran non tunai ini, nantinya bank yang ingin berpartisipasi harus masuk dalam konsorsium Electronic Tol Collection (ETC), bank akan dikenakan merchant discount rate (MDR).

Dengan National Payment Gateway (NPG) atau gerbang pembayaran nasional, memungkinkan transaksi pembayaran non tunai di Indonesia bisa efisien karena sudah interkoneksi dan interoperabilitas.

Sejumlah bank mengungkapkan biaya top-up bertujuan untuk menjaga bisnis agar berkelanjutan. Menurut direksi, bank juga harus berinvestasi di infrastruktur.

"Sebenarnya bukan untuk membebankan nasabah," kata Presiden Direktur Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja kepada detikFinance, Selasa (6/6/2017).

Per April 2017 jumlah kartu Flazz milik BCA tercatat 5,5 juta keping. Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengatakan, dengan konsorsium ETC bank diminta untuk menambahkan infrastruktur seperti mesin isi ulang.

Dia mengatakan, untuk besaran akan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). "Kami akan ikuti peraturan BI untuk jumlah fee-nya," kata Anggoro.

Kemudian Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sis Apik Wijayanto menargetkan pada Oktober perseroan akan menambah perangkat untuk isi ulang.

"Meskipun kena fee, itu karena kita akan tambah perangkat dan terminal, kita juga tidak akan semena-mena dalam menentukan besaran, lebih bertujuan kasih servis tambahan dengan infrastruktur yang ditambah," ujar dia.

Dia mengatakan, saat ini masih menunggu hitungan BI terkait pengenaan fee. BRI siap untuk memasang SAM Multiapplet untuk mendukung layanan non tunai di jalan tol. Sis menyebutkan saat ini kartu Brizzi milik BRI yang beredar sekitar 6,2 juta keping. (ang/ang)