Isi e-Money Kena Fee, Pengguna di Sektor Transportasi Keberatan

Jakarta - Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengungkapkan, kajian Bank Indonesia (BI) terkait biaya untuk to-pup e-money akan memberatkan pengguna di sektor transportasi

"Iya akan terasa untuk pengguna yang top-up sedikit-sedikit mulai dari Rp 20.000-50.000, untuk yang top-up ratusan ribu memang tidak akan terasa," kata Danang saat dihubungi detikFinance, Selasa (6/6/2017).

Menurut dia, para nasabah kelas menengah dan menengah atas atas tidak akan terasa terbebani karena biasanya melakukan isi ulang alias top-up lebih banyak. Sementara masyarakat kecil akan sangat terbebani.

Dia menjelaskan, saat ini transportasi merupakan belanja rutin yang dilakukan masyarakat Indonesia. Secara individu, pengeluaran harian untuk transportasi bisa mencapai 30-40%.

BI bersama industri dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI) sedang mengkaji terkait biaya isi ulang uang elektronik. Kajian dilakukan, agar bank bisa meningkatkan fasilitas investasi transaksi dan isi ulang agar bisnis berkelanjutan.

Direktur Konsumer BNI, Anggoro Eko Cahyo mencontohkan penggunaan uang elektronik lebih optimal jika transaksi yang dilakukan rutin dan diisi ulang dalam jumlah besar.

Misalnya, si A tinggal di Bintaro dan setiap hari dia masuk harus membayar Rp 12.500 dikalikan 2, jadi setiap hari si A harus membayar Rp 25.000.

"Dikalikan 30 hari bisa Rp 750.000, jadi kalau top-up Rp 1.500- Rp 2.000 itu kecil ya," ujar dia saat dihubungi.

Dia menjelaskan, memang akan berbeda jika pengguna top-up Rp 50.000 akan terasa mahal.

"Kita pakai angka psikologis ya, Rp 50.000 dipotong Rp 2.000 akan mahal jadinya, tapi begitu jadi habit ini tidak akan terasa, makin besar ticket size biaya akan terasa kecil, sama seperti pulsa sebenarnya," ujar dia. (ang/ang)