Ekonom: Secara Psikologis, Fee e-Money akan Membebani

Jakarta - Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji rencana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik. Pengamat mengungkapkan rencana ini justru secara psikologis akan membebani pengguna e-money.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya bank memberikan insentif kepada masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran non tunai. Ini untuk mendorong gerakan nasional non tunai (GNNT)

Menurut Enny, rencana pengkajian biaya top-up e-money ini disinsentif untuk masyarakat. "Jadi seharusnya kasih insentif agar bisa kasih daya tarik ke masyarakat, karena jika ada additional fee akan membebani, padahal sebenarnya masyarakat juga harus diedukasi dalam menggunakan metode non tunai," ujar dia saat dihubungi detikFinance, Selasa (6/6/2017)

Dia menjelaskan, salah satu target Bank Indonesia (BI) adalah mendorong inklusi keuangan dengan pembayaran non tunai. Jadi harusnya, tugas BI adalah bagaimana membuat masyarakat bisa aware ke jasa pembayaran non tunai.

Menurut dia, untuk masyarakat kelas atas tanpa harus diedukasi intensif, sudah bisa memahami produk uang elektronik. Namun masyarakat kelas bawah, pasti akan berpikir ulang untuk gunakan kartu e-money.

"Kartunya saja Rp 20.000-30.000 saldonya Rp 20.000 ya minimal Rp 50.000 lah biayanya keluar," ujar dia.

Tapi jika literasi keuangan sudah meningkat dan masyarakat sudah memahami produk perbankan baru bisa dikenakan biaya. Selain itu, jika ekonomi sudah membaik dan daya beli lebih cepat bisa baru bisa top-up dikenakan biaya.

Sekedar informasi, BI dan industri sedang mengkaji terkait fee untuk uang elektronik. Mulai dari fee merchant hingga fee untuk isi ulang. (ang/ang)