Jurus OJK Tingkatkan Kredit Produktif Bank Daerah

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kerja sama antara Sparkassenstiftung fuer Internationale Kooperation (SBFIC) Jerman dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk pengembangan kredit usaha mikro.

Kerja sama yang dilakukan SBFIC dengan Asbanda ini dalam rangka pengembangan kredit usaha mikro (KUM) serta dalam rangka program transformasi BPD sebagai agen pembangunan ekonomi daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam acara penandatanganan kerja sama atara SBFIC dengan Asbanda di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

"Sore hari ini menandatangani sesuatu yang menurut saya penting, semua ini dilandasi oleh rasa penasaran kok enggak maju-maju, saya ingat 2010 sudah di-launch apa yang disebut regional bank champion," kata Muliaman.

Kerja sama ini merupakan bantuan teknis yang nantinya diberikan oleh SBFIC kepada seluruh BPD di Indonesia. Sampai saat ini, baru 6 BPD yang sudah menyatakan minat, seperti BPD Sumut, BPD DIY, BPD Kalbar, BPD SulutGo, BPD Jateng, dan BPD Papua.

Kerja sama teknis ini merupakan pendampingan serta pembekalan dari SBFIC kepada BPD dalam menyalurkan kredit produktif serta meningkatkan peran BPD dalam memberdayakan usaha mikro di daerah.

"Karena belum banyak kemajuan, kredit disalurkan BPD masih didominasi kredit konsumtif," ungkap dia.

Kerja sama bantuan teknis tersebut antara lain, meningkatkan peran BPD sebagai agen pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian kredit produktif kepada usaha mikro, mendorong inklusi keuangan dengan memberikan kesempatan usaha mikro memperoleh pembiayaan dari BPD, memberdayakan usaha mikro di daerah dan membantu mengurangi kemiskininan.

Selanjutnya, meningkatkan kompetensi SDM BPD melalui alih pengetahuan dan pengalaman dari SBFIC Jerman yang telah berpengalaman mengembangkan kredit usaha mikro di Jerman dan beberapa negara Asia Tenggara, serta memperbaiki budaya dan pola pikir pegawai BPD dalam penyaluran kredit produkti dengan lebih menekankan analis kredit pada arus kas usaha debitur daripada agunan.

"Karena penyaluran kredit belum banyak beranjak, total kredit produktif BPD hanya 29%," jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan, hingga saat ini porsi kredit produktif baru sebesar 29% dibandingkan dengan kredit konsumtif.

Padahal, kata Kresno, kinerja keuangan BPD hingga Maret 2017 mengalami peningkatan, seperti nilai aset yang mencapai Rp 338,52 triliun atau tumbuh 5,74% dibandingkan dengan Maret 2016 yang sebesar Rp 320,13 triliun.

Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 452,51 triliun atau tumbuh 5,32% dibandingkan Maret 2016 yang mencapai Rp 429,66 triliun.

"Meskipun perkembangan BPD cukup baik, namun kontribusi terhadap perekonomian daerah masih terbatas, tercermin dari porsi kredit produktif yaitu sebesar 29%, saat ini sebagian besar kredit BPD masih pasa sektor konsumtif," kata Kresno.

Adapun, kata Kresno, penyaluran kredit produktif seperti kredit usaha mikro oleh BPD juga dikarenakan masih bergantungnya BPD pada dana pemerintah daerah yang rasionya mendekati 50%.

Padahal, hingga Maret 2017 total aset BPD mencapai Rp 586,65 triliun atau tumbuh 9,3% dibandingkan Maret 2016 yang mencapai Rp 536,71 triliun. Nilai aset seluruh BPD ini, jika disandingkan dengan aset perbankan nasional maka akan menduduki peringkat ke lima, setelah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA.

Untuk memaksimalkan peran BPD dalam penyaluran kredit sektor produktif, lanjut Kresno, menjadi alasan Asbanda melakukan kerjasama dengan SBFIC.

"Jadi kerja sama itu berkomitmen membantu BPD meningkatkan kapasitas kemampuan BPD menyalurkan kredit produktif, untuk mendukung program ini BPD bisa berpartisipasi sebagai bank pelaksana dalam implementasi Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan metodologi SBFIC," tutup Kresno. (ang/ang)