Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Dapat Opini WTP

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, tidak hanya BPK yang melakukan audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan audit terhadap laporan keuangan 2016 dan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan di 2016.

Untuk laporan keuangan, proses audit dilakukan oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja Suhartono, sementara untuk Laporan Pengelolaan Program (LPP) dilakukan oleh KAP Doli Bambang Sudarmaji dan Bambang.

"Alhamdulillah dari pemeriksaan yang selesai pertengahan bulan ini, hari ini kami sampaikan bahwa dari hasil audit dilakukan beberapa auditor untuk audit laporan keuangan 2016 dilakukan oleh BPK mendapatkan opini WTP," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dalam Pemaparan Hasil Audit Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2017).

"Juga audit KAP dari KAP Kanaka mendapatkan opini sama dengan diberikan BPK yaitu WTP. Demikian juga audit dilakukan untuk penyelenggaraan program mendapatkan opini yang sama," tambah Agus.

Opini WTP terhadap laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan merupakan ke 24 kalinya semenjak masih berbentuk PT Jamsostek (Persero) dari tahun 1992 hingga 2016 berbentuk badan hukum publik BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin menambahkan, kontribusi iuran yang diterima BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 48,62 triliun. Sedangkan pembayaran jaminan total tercatat Rp 19,56 triliun, yang terbagi atas pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 832,78 miliar, Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 17,97 triliun, Jaminan Pensiun (JP) Rp 161,75 miliar dan Jaminan Kematian (JKm) sebesar Rp 594,13 miliar.

Sepanjang tahun 2016 tercatat, sebanyak 361.972 perusahaan dengan 22,63 juta tenaga kerja terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan periode 31 Desember 2016.

"Pada 2016 kami telah mencapai penerimaan iuran Rp 48,62 triliun yaitu dibandingkan rencana kerja dan dibandingkan anggaran tahunan 2016 pencapaian mencapai 113,68% dan bila dibandingkan 2015 pencapaian kami tumbuh 34,35%," ujar Evi.

Sampai akhir 2016 BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana investasi sebesar Rp 261,22 triliun yang terdiri dari aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 9,79 triliun dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) ketenagakerjaan sebesar Rp 251,43 triliun. Pendapatan investasi yang dihasilkan dari dana kelolaan tersebut sebesar Rp 21,76 triliun dengan total imbal hasil 9,42%.

Total aset BPJS Ketenagakerjaan di 2016 sebesar Rp 268,59 triliun yang terdiri dari aset badan sebesar Rp 13,37 triliun dan aset DJS sebesar Rp 255,22 triliun. Aset tersebut tumbuh 25,21% dari tahun 2015.

"Total aset keuangan dana jaminan sosial berhasil membukukan Rp 255,2 triliun atau 104,73% terhadap RKAP, atau naik 25% dari realisasi 2015," kata Evi.

Kemudian, biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan di 2016 sebesar Rp 4,6 triliun atau 107% terhadap RKAP.

"Biaya operasional 2016 Rp 4,6 triliun yaitu 107% RKAP," tutup Evi. (dna/dna)