Jika sistem pembayaran sudah berdaulat, apa dampaknya langsungnya ke masyarakat?
Direktur Teknologi dan Digital PT Bank Mandiri Tbk Rico Usthavia Frans mengatakan dengan NPG dalam jangka panjang bisa lebih aman, efisien dan berdaulat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, dengan NPG nantinya seluruh infrastruktur bisa terhubung dan menciptakan interoperabilitas. Infrastruktur yang dimaksud contohnya mesin electronic data capture (EDC) dan mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
Sebagai contoh, saat ini penarikan tunai ATM Mandiri dengan bank lain menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan biaya Rp 7.500, cek saldo Rp 4.000 kemudian biaya transfer online Rp 6.500.
Penurunan biaya bisa terjadi karena, nantinya seluruh infrastruktur dan sistem akan terkoneksi.
Direktur Utama PT Bank Mayapada Tbk Hariyono Tjahjarijadi mengungkapkan negara besar seperti Indonesia memang sudah semestinya memiliki gerbang pembayaran nasional.
"Sistem pembayaran di Indonesia menangani banyak sekali transaksi, dengan NPG dipastikan transaksi bisa lebih murah," kata Hariyono.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakan dengan NPG yang terinterkoneksi maka penyelenggara bisa efisien dan biaya bisa lebih rendah.
"Karena routing atau pemrosesan transaksi dilakukan di dalam negeri maka tidak perlu lagi ke luar dan ini bisa menekan ongkos transaksi jadi lebih murah," kata Eni.
Dari data statistik sistem pembayaran BI pada bagian alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sampai Mei 2017 kartu ATM dan ATM debet tercatat 137,32 juta keping kartu. Dengan jumlah volume transaksi mencapai 2.2 miliar transaksi.
Eni mengatakan per hari transaksi bisa 11-14 juta transaksi. "Ini merupakan pertumbuhan yang luar biasa, jika dibandingkan sebelum gaung gerakan nasional non tunai (GNNT). (ang/ang)