Contohnya, untuk seluruh transaksi menggunakan kartu kredit dan debit menggunakan jasa sistem pembayaran asing seperti Visa dan MasterCard. Nantinya, untuk transaksi dalam negeri tidak perlu menggunakan jasa pembayaran asing. Namun untuk di luar negeri masih harus menggunakan jasa asing tersebut.
Dengan NPG seluruh infrastruktur yang mendukung sistem pembayaran akan terhubung dan interoperabilitas. Hal ini akan menciptakan efisiensi, sehingga menjadikan biaya-biaya transaksi menjadi lebih murah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu Indonesia belajar dari sejumlah negara terkait penerapan ini. "Seperti China sudah punya Union Pay, Jepang punya JCB, Malaysia punya MyCard dan Singapura punya Nets, sudah ada semua Indonesia juga akan punya," kata Eni di Gedung BI, Jumat (7/7/2017).
Eni mengatakan Indonesia memang sedikit tertinggal dalam pengembangan gerbang pembayaran nasional. "Tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena ini penting untuk transaksi penduduk Indonesia yang sudah di atas 250 juta jiwa," ujar Eni.
Dia menjelaskan, NPG nantinya akan mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi interkoneksi switching, yaitu keterhubungan antar jaringan.
Dalam transaksi, switching adalah infrastruktur yang bertugas sebagai pusat atau penghubung penerusan data transaksi dari pembayaran melalui jaringan pembayaran menggunakan kartu, uang elektronik atau transfer dana.
Sekedar informasi, contohnya di kartu debit pasti tercantum logo ATM Bersama, Link, ALTO dan Prima. Merekalah perusahaan switching nasional yang selama ini memroses data transaksi pembayaran menggunakan kartu debit. (ang/ang)











































