Petani Dapat Hak Kelola Lahan Hutan Harus Dilindungi Asuransi

Jakarta - Pemerintah tengah menggodok kebijakan ekonomi kerakyatan. Nantinya pemerintah akan memberikan hak kelola lahan hutan kepada masyarakat untuk bertani.

Menurut Board Member Sinar Mas Group Franky Widjaja, hak pengelolaan lahan yang diberikan ke petani harus dibalut juga dengan asuransi. Sebab meski diberikan modal lahan, para petani masih memiliki risiko gagal panen.

"Jadi memang harus ada asuransi," tuturnya di Plaza Sinar Mas, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Franky percaya para perusahaan asuransi akan tertarik terhadap program ini. Namun proses penyaluran asuransi harus terwadahkan dengan melalui koperasi.

Untuk itu perlu dibentuk koperasi para petani. Dengan begitu perusahaan asuransi akan lebih merasa aman ketika memberikan perlindungan.

"Asuransi kan berpikirlah ini risikonya terlalu tinggi bisa jadi gagal. Karena misalnya manajemennya yang nggak benar, tidak dikasih kasih pupuk dan wadahnya enggak ada. Kalau pakai koperasi kan jelas siapa yang dikasih asuransi, kalau sendiri-sendiri kan susah," tukasnya.

Untuk itu menurut Franky, perlu ada modul yang didalamnya juga mengatur soal asuransi lahan bagi para petani nantinya. (ang/ang)