Darmin Bicara Soal Kondisi yang Bisa Gagalkan Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1

Jakarta - Redenemoninasi atau penyederhanaan nilai mata uang harusnya tidak menakutkan. Akan tetapi bukan berarti, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak mempersiapkan kebijakan tersebut dengan matang.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan beberapa hal yang bisa saja terjadi dan mengganggu berjalannya redenominasi. Paling utama adalah kondisi ekonomi yang stabil.

Ada beberapa acuan yang bisa jadi acuan kestabilan ekonomi, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi serta nilai tukar rupiah.

"Inflasi harus rendah, 3,4% (inflasi) itu oke. Kalau inflasi tinggi, lebih tinggi dari negara-negara lain, itu nanti rupiah melorot lagi. Nilai rupiah terpengaruh," jelas Darmin di kantornya, Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Sosialisasi tetap harus dilaksanakan dengan gencar dan sistematis. Darmin menegaskan, masyarakat harus mendapatkan informasi yang sama sampai tahapan akhir dari transisi selesai, yaitu ketika uang edaran lama mulai ditarik dan berganti uang baru.

"Orang Indonesia itu suka nakut-nakutin yang lain. Padahal kalau sudah dilakukan oh iya ternyata enggak ada apa-apa," terangnya.

Darmin optimis masyarakat dengan mudah memahami redenominasi. Ia mencontohkan untuk masyarakat desa yang berangkat haji, membawa banyak lembar rupiah sangat merepotkan. Apalagi ternyata ketika ditukar dengan valuta asing, jadinya cuma beberapa lembar.

"Dia tukarin uangnya segepok Rp 10 juta dikasih cuma beberapa lembar. Sedih hati itu liatnya. orang desa yang sudah pernah naik haji udah pernah mengalaminya. Dan semua merasa sedih. Itu sebabnya dulu saja 2012 saya launching. Kalau orang-orang desa itu mendukung, yang enggak mendukung itu politisi karena mereka kira kita sedang main politik," papar Darmin.

Terkait dengan anggaran untuk program redenominasi, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu memastikan tidak akan besar. Bila nanti adanya uang baru, maka tidak akan mengubah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dana dalam program ini hanya sedikit lebih besar untuk sosialisasi.

"Saya tahu bahwa uang itu setiap tahun sekian persen harus ditarik dan dihancurkan, diganti yang baru. Uang itu Rp 2000-an tiga tahun enggak bisa lebih. Kalau Rp 100.000 itu 5 tahunan," papar Darmin. (mkj/mkj)