Follow detikFinance
Rabu 26 Jul 2017, 19:53 WIB

Komisi XI Kritisi Usulan Kepemilikan Asing Di Perusahaan Asuransi

Hendra Kusuma - detikFinance
Komisi XI Kritisi Usulan Kepemilikan Asing Di Perusahaan Asuransi Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kementerian Keuangan mendapat kritikan keras dari beberapa anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan aturan batasan kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi.

Pemerintah telah mengusulkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai batas kepemilikan asing sebesar 80% dan domestik sebesar 20%.

Dalam rapat tersebut, anggota dari masing-masing fraksi diberikan waktu untuk memberikan pandangan terkait usulan RPP perasuransia.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani menyebutkan, bahwa Partai Demokrat tidak menyepakati usulan pemerintah mengenai kepemilikan asing sebesar 80% di perusahaan asuransi.

"Terhadap pengajuan kepemilikan asing, dengan ini pandangan kami belum bersepakat dengan pertimbangan meminta membatasi setinggi-tingginya 49%, demikian," kata Tuti di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Selanjutnya, kritikan juga datang dari Anggota Komisi XI dari fraksi Partai PKS, Ecky Awal Mukharam. Dia menyebutkan, pengendalian atau pengawasan yang paling ideal terhadap porsi kepemilikan asing berada di rasio 49:51. Di mana, asing sebesar 49%, dan domestik 51%.

"Jadi terkait dengan persentase 80%:20% untuk domestik terlalu kecil, khusus Pasal 10 A, di mana butuh proses itu bisa mendilusi, jika nanti 20% ini tidak top-up sebaiknya lebih didorong ke pasar," jelas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari fraksi Partai PDIP, Andreas Edy Susetyo secara tegas Partai PDIP memahami usulan batas kepemilikan saham asing di perusahaan asuransi. Jika disetujui, pemerintah kembali harus memikirkan bagaimana mengembangkan perusahaan asuransi nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah dan Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) harus meningkatkan pengawasan dalam kepemilikan saham asing di perusahaan asuransi.

"Pengalaman Bumiputera yang sulit membayar, ini tentu potensi besar mengganggu kepercayaan masyarakat, karena pembiayaan terbesar kedua adalah asuransi setelah perbankan, potensinya besar sudah saatnya kita membuat rambu-rambu yang ketat, karena pengelolaan risiko masih belum kuat dari perbankan," tukas Andreas. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed