Solusi Gubernur BI Atasi Tingginya Inflasi Tarakan

Tarakan - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai, masih tingginya tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Urata (Kaltara) lebih dikarenakan belum banyak daerah yang belum terintegrasi satu sama lain.

Hal tersebut diungkapkan pada saat peresmian Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (28/7/2017).

Dia menyebutkan, laju inflasi di Kalimantan Utara ini telah mengalami perubahan yang cukup baik. Sejak 2014, inflasi provinsi ini 11,9% dan tahun 2015 berhasil ditekan ke level 3,24%. Namun, di 2016 laju inflasi kembali naik menjadi 4,3%, dan khusus di Juni 2017 kembali alami tekanan permintaan sehingga sebesar 1,89%.

"Kami mencermati cukup tingginya tingkat inflasi di Kaltara yang selalu ada di atas inflasi nasional, salah satunya kendala konektivitas antara wilayah, dan cukup tingginya pasokan bahan pangan dari wilayah, apabila terjadi masalah distribusi seperti terlambatnya pengiriman, maka secara cepat mendorong kenaikan harga," kata Agus.

Oleh karena itu, Agus menegaskan infrastruktur konektivitas yang strategis harus segera diakselerasi dan mendapat perhatian khusus. Seperti perbaikan kondisi jalan, peningkatan kualitas pelabuhan mengingat aktivitas dari Kota ke Kabupaten banyak yang masih mengandalkan transportasi laut.

"Jadi memang harus menjaga kelancaran distribusi itu terus berjalan," ungkapnya.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, melihat strategisnya geografis dari Kaltara, kelancaran pasokan barang juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurut dia, hal ini menjadi tantangan di tengah tingginya biaya logistik dan di tengah risiko banyaknya penyelundupan barang.

Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, Agus memastikan, tingkat inflasi yang tinggi sudah tidak boleh lagi ditoleransi, malah harus segera ditangani. Bahkan, kata Agus, Presiden Jokowi juga berpesan agar bekerja sampai detail dan tidak cepat pasrah, agar masyarakat tidak terkena dampaknya.

Agus memastikan, tingkat inflasi yang tinggi akan merugikan banyak sektor, seperti daya beli menurun yang membuat masyarakat tidak mampu belanja. Sebaliknya, jika inflasi rendah maka akan baik untuk perekonomian Indonesia, serta membuat minat investasi tinggi.

"Jadi BI mohon ada kerja sama dari bapak ibu, kita bawa Kaltara menjadi provinsi dengan tingkat inflasi rendah dan stabil, dan akan mensejahterakan rakyat," tukas dia. (mkj/mkj)