Per 30 April, Saldo Pemerintah RI Capai Rp 83,2 Triliun

Jakarta - Mau tahu berapa duit pemerintah sekarang? Berdasarkan data per 30 April 2005, pemerintah Indonesia memiliki duit sekitar Rp 83,2 triliun. Jumlah ini lebih besar dari saldo rekening pemerintah per 31 Desember 2004 sekitar Rp 50 triliun.Hal tersebut diutarakan Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution dalam rapat kerja antara Menkeu dan Panitia Anggaran DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2005)."Biasanya, pada bulan-bulan pertama, pengeluaran belum begitu besar. Kita harapkan itu bisa menjadi awal yang baik," kata Mulia.Saldo pemerintah dari rekening Bendahara Umum Negara mencapai Rp 31,1 triliun, yang disimpan di BI dan tidak diberi bunga. Selain itu ada rekening 165 kantor Pelayanan Pembelanjaan Negara Rp 3,9 triliun yang digunakan untuk melayani kebutuhan dana departemen dan lembaga. "Kita harus menempatkan dana di setiap wilayah," ujar Mulia.Dan rekening perbendaharaan negara yang berasal dari rekening sisa anggaran lebih (SAL), jumlahnya Rp 9,6 triliun. "Dana ini juga disimpan di BI. Jadi aman," tegasnya.Rekening lainnya adalah rekening valas Rp 19,1 triliun, rekening operasi penerusan pinjaman Rp 13,5 triliun, rekening pembangunan daerah (RDI) Rp 13,5 triliun, rekening PPh valas Rp 3,3 triliun dan rekening dana talangan khusus Rp 808 miliar. Terkait rekening yang berada di bendahara umum negara sebesar Rp 31,1 triliun, sebagian merupakan talangan dari sisa anggaran lebih (SAL). Karena jumlah SAL berdasarkan perhitungan anggaran adalah Rp 24,5 triliun. "Jadi Rp 6,6 triliun dibiayai dari SAL tahun-tahun sebelumnya," papar Mulia.Menkeu Jusuf Anwar di tempat yang sama mengatakan, untuk dana sisa anggaran lebih ini disimpan di BI dan terbuka untuk publik. "Setelah pemerintah menyampaikan ke BPK dan setelah dilakukan audit oleh BPK, dana ini dapat disampaikan ke publik," ujarnya. Menkeu menjanjikan laporan-laporan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang akan lebih komprehensif yang memuat seluruh informasi arus kas, pengeluaran kas dan pelaksanaan anggaran. Saat ini pemerintah tengah menyempurnakan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern. Nantinya, pada tahun 2006, laporan keuangan akan disampaian 6 bulan setelah masa tahun anggaran. "Sebelum bulan Juni laporan keuangan dapat disampaikan kepada DPR," demikian Mulia Nasution. Mulia menambahkan, BPK diberi waktu 2 bulan untuk melakukan proses audit. Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan 12 Peraturan Pemerintah mengenai pengeluaran kas dan pelaksanaan anggaran. "Diharapkan tahun ini keduabelas PP ini dapat diselesaikan," katanya. (qom/)