Indonesia Eximbank Jajaki Skema 'Barter' dengan Nigeria

Jakarta - Indonesia Eximbank saat ini sedang menyelesaikan skema ekspor impor baru yakni counter trade. Ini adalah sejenis perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua negara.

Direktur Pelaksana I Indonesia Eximbank, Dwi Wahyudi menjelaskan counter trade bisa terjadi jika kedua negara tidak bisa optimal karena kendala-kendala operasional.

"Counter trade itu bisa dilakukan antara negara yang memiliki kendala, seperti dengan Nigeria ya. Kalau dengan Amerika Serikat (AS) tidak ada masalah jadi tidak perlu pakai counter trade," ujar Dwi Wahyudi kepada detikFinance, Rabu (23/8/2017).

Dia menjelaskan, Nigeria menjadi salah satu negara yang akan menggunakan skema counter trade. Hal ini dilakukan karena Indonesia Eximbank sudah melakukan mapping kebutuhan apa saja yang bisa didapatkan Indonesia dan Nigeria dari barter ini.

Wahyudi menjelaskan pasar Nigeria sangat besar sekitar 190 - 200 juta penduduk memiliki kebutuhan minyak goreng yang tinggi. Dia menyebut Nigeria itu kan bermasalah karena pendapatannya turun akibat menurunnya harga minyak. Valuta asing mereka menipis. Namun mereka tetap membutuhkan barang tersebut dan harus impor dari luar negeri.

"Bahan baku mereka berkurang, sehingga pemerintahnya mendaftar barang yang harus diimpor salah satunya CPO. Makanya kami coba tawarkan counter trade. Memang masih dibahas," ujarnya.

Dia menjelaskan, kendala dalam menerapkan counter trade ini adalah menyamakan aturan di kedua negara. Karena masing-masing negara memiliki aturan terkait nilai tukar, pajak dan kondisi yang berbeda.

"Term and condition di setiap negara beda. Lalu kurs juga beda, jadi kita harus menyepakati mata uangnya misalnya Nira ke Rupiah atau sebaliknya," ujarnya.

Wahyudi menjelaskan, setelah kurs juga harus ditentukan komoditas dan berapa banyak kuantitasnya. Dalam menjalankan counter trade ini dibutuhkan ketersediaan dan permintaan barang.

Dia menjelaskan progres counter trade ini sudah mencapai 35-45%. Menurutnya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tahun ini. Namun jika sudah selesai, maka skema ini bisa meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Koordinasi telah dilakukan oleh Indonesia Eximbank dengan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Indonesia Eximbank juga telah berkoordinasi dengan produsen barang. "Kalau untuk business to business terkait yang menjual di sana harus ada wadahnya untuk menyediakan," imbuh dia. (mkj/mkj)