Rudjito Jadi Komut
Sofyan Basir Pimpin BRI
Selasa, 17 Mei 2005 14:23 WIB
Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham BRI akhirnya menyetujui pengangkatan Sofyan Basir sebagai Dirut BRI menggantikan Rudjito. Sementara Rudjito beralih menjadi komisaris utama.Jajaran direksi lainnya adalah, Wakil Dirut Wayan Alit Antara, Direktur Pengendalian Kredit Gayatri Rawit Angreni, Direktur Bisnis Menengah Akhmad Amien Mastur, Direktur Kepatuhan Hendrawan Pranggana, Direktur Operasional Ahmad Askandar, Direktur Bisnis Mikro dan Ritel Vence Rahardjo. Sofyan Basir saat ini masih menjabat sebagai Dirut Bank Bukopin.Sementara di jajaran komisaris adalah Krisna Wijaya, Sunarsip dan BS Kusmuljono. Komisaris Independen Bunasor, Cirillus Harinowo dan Aviliani. Rudjito mengatakan, meski saat ini dirinya hanya menjadi komisaris utama, namun ia akan melanjutkan kontinuitas yang tercantum dalam road map BRI hingga 2007. Diharapkan, pada tahun 2007, BRI menjadi the best bank di Indonesia dan gurita raksasa bagi bank-bank di Indonesia dengan fokus kredit ke UMKM sebesar 80 persen. RUPS juga menyetujui plafon piutang macet untuk dihapus tagih sebesar Rp 732,956 miliar. "Karena ini dihapus tagih, jadi tidak akan dilakukan penagihan lagi," ujar Gayatri. Menurut Gayatri, hapus tagih yang dilakukan ini adalah bagi debitur yang utangnya di bawah Rp 5 miliar. Gayatri menjelaskan, kredit Sawit Mas Grup (Domba Mas Grup) saat ini posisinya lancar, baik untuk pembayaran pokok maupun utang. Kredit kepada Sawit Mas Grup diberikan pada tahun 2001, dengan total kredit sebesar Rp 1,1 triliun, di mana pembiayaannya berupa sharing 40 persen dari debitur. Lahan yang ditanam seluas 250 ribu hektar, dikerjakan dengan prinsip inti plasma. Saat ini utang outstanding ke BRI sebesar Rp 680 miliar, dan plasma Rp 73 miliar, yang mencakup 2 KUD dengan jumlah petani 2545 orang. Rudjito juga membantah pergantian Krisna Wijaya yang menjadi komisaris terkait dugaan penyimpangan pengadaan Teknologi Informasi (TI). Proyek senilai US$ 100 juta sudah berjalan sesuai prosedur dari yang ditetapkan pemerintah dan konsultannya dulu. "Jadi Pak Krisna tidak ada masalah dengan TI karena itu sudah sesuai dengan prosedur," kata Rudjito.
(qom/)











































