Bank Dapat Berapa dari Biaya Top-up e-Money?

Jakarta - Dalam waktu dekat, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan aturan terkait biaya isi ulang pada uang elektronik berbasis kartu. Biaya isi ulang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada sarana isi ulang, maintenance alat sampai distribusi.

Bank pernah mengusulkan biaya isi ulang idealnya di kisaran Rp 1.500 - Rp 2.000. Lalu kira-kira berapa yang didapatkan bank dari pengenaan biaya isi ulang ini?

detikFinance menggunakan simulasi jika satu bank punya satu juta keping kartu uang elektronik beredar yang aktif digunakan untuk bertransaksi. Kemudian menggunakan harga usulan yang maksimal yakni Rp 2.000 per transaksi isi ulang.

Misalnya jika 1 juta pengguna melakukan isi ulang satu minggu sekali, artinya sudah ada sekitar Rp 2 miliar fee yang didapatkan bank dari isi ulang. Kemudian, dalam satu bulan bank bisa mengantongi Rp 8 miliar fee isi ulang.

Nah dalam satu tahun, biaya yang didapatkan bisa mencapai Rp 96 miliar. Biaya ini lah yang katanya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan menambah tempat pengisian isi ulang.

"Jumlahnya enggak besar. Tapi kami mohon supaya masyarakat memahami. Kalau kita tidak berikan kesempatan perbankan menambah biaya top up, nanti ketersediaan sarana pengisian akan terbatas," ujar Gubernur BI, Agus Martowardojo di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Banten, Kota Serang, Jumat (15/9/2017).

Simulasi tadi hanya menggunakan asumsi satu juta kartu saja. Biasanya bank punya berapa kartu uang elektronik?

Hingga semester I-2017 jumlah uang elektronik berbasis kartu atau e-money milik Bank Mandiri tercatat 9,5 juta. Kemudian untuk TapCash milik BNI tercatat 1,5 juta kartu. Lalu untuk Brizzi milik BRI pengguna aktifnya tercatat 6,6 juta user.

Sedangkan untuk BCA tercatat sekitar 10 juta kartu. Jika ditotal dari empat bank tersebut saja jumlah kartu e-Money tercatat 27,6 juta kartu.

Ini belum ditambahkan dengan kartu uang elektronik milik Bank Mega, Bank DKI, Bank BTN dan Bank Nobu. (ang/ang)