Modal Awal LPS Baiknya Rp 6 T

Jakarta - Pemerintah mengusulkan sebaiknya modal awal untuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) ditetapkan sebesar Rp 6 triliun. Dana ini nantinya diambil dari rekening 502 yang saldonya saat ini mencapai Rp 9,7 triliun.Demikian disampaikan Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu, Darmin Nasution dalam raker dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2005). "Modal awal sebesar Rp 6 triliun itu untuk menghindari terjadinya defisit pada tahun-tahun awal pendirian LPS dan juga penetapan modal Rp 6 triliun akan lebih memberikan kepercayaan masyarakat terhadap LPS dan jasa perbankan," papar Darmin.Dalam simulasi modal awal yang disampaikan dihadapan Komisi XI DPR RI, bila modal awal ditetapkan sebesar Rp 4 triliun, maka akan terjadi defisit Rp 75 miliar. Dan pencapaian target 2,5 persen dari DPK (Dana Pihak Ketiga) baru terlaksana setelah 21 tahun atau pada 2026. Bila modal awalnya Rp 5 triliun, akan terjadi zero surplus, dan pendapatan target 2,5 persen DPK terealisasi setelah 20 tahun yakni pada 2025. Bila modal awalnya Rp 6 triliun, maka akan terjadi surplus sebesar Rp 75 miliar dan pencapaian 2,5 persen DPK terealisasi setelah 19 tahun pada 2024. Untuk modal awal Rp 8 triliun, surplusnya bertambah menjadi Rp 225 miliar, dan pencapaian target 2,5 persen DPK terealisasi pada 18 tahun mendatang atau pada 2023. Darmin menegaskan, penetapan jumlah modal awal sebaiknya mempertimbangkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan LPS dalam memenuhi kewajibannya. Jumlah modal awal LPS, lanjut Darmin, diusulkan dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan jumlah simpanan pada industri perbankan, jumlah perkiraan klaim, tingkat inflasi, tingkat hasil investasi dan biaya operasional LPS. Saat ini, kelompok kerja dalam rangka pendirian LPS yang beranggotakan Depkeu dan BI sedang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian dan operasional LPS. Mengenai struktur organisasi dan sistem kepegawaian, penyiapan TI dan database bank serta sosialisasi LPS kepada bank umum, BPR dan masyarakat. (qom/)