.webp)
Contohnya, di daerah Solo, Jawa Tengah, perkembangan bisnis syariahnya berkembang sangat cepat.
"Dari sisi kuantitas masih sangat kecil dibanding konvensional, KSP konvensional kurang lebih 11 ribuan, syariah di bawah tiga ribu. Tapi dari sisi kualitas, lebih unggul dari koperasi konvensional," ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, dalam keterangan tertulis dari LPDB, Selasa (26/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Braman, agar bisnis koperasi syariah dan koperasi konvensional terus berkembang, maka harus mengikuti perkembangan zaman yakni menggunakan teknologi informasi atau fintech. Saat ini, semua telah menggunakan teknologi sebagai penunjang kemudahan. Contohnya, Bank Mandiri, BTN, BNI sudah berkolaborasi menjadi satu ATM, sehingga menjadi lebih efisien.
"Jadi itu hanya sebagai contoh. Oleh karena itu sesuai harapan Pak Menteri (AAGN Puspayoga), harus ada reformasi koperasi. Kalau kita tidak kritis seperti itu akan ketinggalan," tuturnya.
Dia menambahkan, bisnis koperasi syariah maupun koperasi konvensional khususnya di Jateng juga harus menangkap peluang usaha baik di perbankan, asuransi dan investasi senilai US$ 40,6 juta atau setara kurang lebih Rp 527 triliun.
"Potensi Rp 527 triliun berdasarkan data Bank Indonesia. Kalau kita lihat dari Jawa Tengah, dari rangking kualitas, bersaing dengan Jawa Timur. Keduanya saling salip-menyalip, satu, dua. Jadi koperasi di Jawa Tengah tidak kalah penting selalu unggul di atas koperasi konvensional," imbuhnya.
Alokasi penyaluran dana LPDB-KUMKM pada 2017 mencapai Rp 1,5 triliun, akan dioptimalkan penyalurannya kepada koperasi sebesar 40 persen atau Rp 600 miliar serta bagi UKM baik langsung maupun melalui lembaga perantara Rp 900 persen atau 60 persen. Dari alokasi tersebut, Rp 450 miliar dialokasikan untuk pola syariah.
Sekadar informasi, sejak 2008 sampai 2017 LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir Rp 8,49 triliun kepada 1.014.078 UMKM melalui 4.300 mitra yang terdiri dari para pelaku koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut Rp 1,4 triliun disalurkan dengan pola syariah.
Menyoal Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), lanjut Braman, sangat membantu sekali dalam penyaluran LPDB-KUMKM. Saat ini, baru 19 BLUD yang sudah beroperasi, 5 BLUD di tingkat provinsi, dan sisanya di kabupaten atau kota.
"Jadi dengan BLUD menjadi kepanjangan tangan dalam penyaluran LDPB-KUMKM," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi Jateng Ema Rahmawati mengatakan saat ini ada 515 koperasi syariah di Provinsi Jawa Tengah. 191 Rajin melakukan RAT secara berurut-turut, sementara 324 koperasi syariah tidak melakukan RAT tiga tahun berurut-turut. Hal ini akan dilakukan tindakan tegas yakni penutupan.
"Kalau tiga tahun tidak melakukan RAT akan kita hentikan," tegasnya.
Ema juga mendorong koperasi syariah yang ada di Jateng untuk segera melakukan pendidikan tentang perkoperasian. Hal ini agar koperasi di Jateng terus berkembang sesuai dengan prinsip koperasi.
"Selain itu, kami juga akan menjalin kerja sama dengan Satpol PP. Karena kalau tidak begini bapak-bapak akan suka-suka. Ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Kami ingin membesarkan koperasi di sektor riil," ujarnya disambut tepuk tangan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo yang mewakili Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, menyambut baik sosialisasi Direktorat Pembiyaan Syariah LPDB-KUMKM. Harapannya dapat mengembangkan keuangan mikro khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
"Harapan kami, dengan dana bergulir LPDB-KUMKM menjadi solusi permodalan bagi KUMKM maupun pembiayaan konvensional maupun syariah," harapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 400 peserta yang berasal dari kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM di wilayah Jawa Tengah, para pelaku koperasi dan UKM berbasis syariah di Provinsi Jawa Tengah, dan dari unsur bank, maupun asosiasi bidang ekonomi syariah. (nwy/hns)
