Ketua OJK Dicecar DPR Soal Suku Bunga Sampai Pengawasan Fintech

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini menghadiri rapat pembahasan rencana kerja 1 periode 2017-2022 bersama Komisi XI DPR RI.

Dalam rapat, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memaparkan pandangan makro ekonomi global dan ekonomi nasional. Kemudian menjelaskan rencana apa saja yang akan dikerjakan oleh OJK.

Usai paparan, Wimboh langsung dicecar pertanyaan dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

Anggota Komisi XI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Jon Erizal menanyakan kepada OJK bagaimana langkah regulator dalam menangani pendapatan bunga bersih bank atau net interest margin (NIM) di Indonesia yang masih tinggi.

"Suku bunga kredit perbankan nasional masih tinggi, NIM di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain? Bagaimana pak Wimboh menanggapi ini?" tanya Jon dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Kemudian anggota Komisi XI dari Partai Nasdem Johnny G Platte menanyakan terkait suku bunga untuk segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang masih terlampau tinggi.

"Bunga kredit UMKM itu khususnya di daerah masih tinggi, di daerah hasil kunjungan kerja saya mereka terbebani bunga yang tinggi, inikan usahanya mikro bagaimana kalau bebannya tinggi? Harusnya ini jadi perhatian khusus OJK," ujarnya.

Anggota Komisi XI dari partai Golkar Misbakhun menanyakan terkait mekanisme financial technology (Fintech).

"Mekanisme teknologi ini akan seperti apa, karena kan sebenarnya hanya bank yang boleh menerima dana masyarakat secara langsung, saya harap OJK bisa pantau ini karena pertumbuhan yang drastis itu biasanya pasti bermasalah, lagipula Fintech itu masih di area abu-abu kan?" tanya dia.

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno menjelaskan OJK bisa memberikan jawaban sejumlah pertanyaan ini dalam bentuk tertulis.

"Bapak bisa memberikan jawaban secara tertulis, agar bisa jadi bahan rapat selanjutnya," imbuh dia. (dna/dna)