Bos IMF Ingin Pemulihan Ekonomi Dunia Sampai ke Jantungnya

Washington - Pertemuan puncak Annual Meeting International Monetary Fund (IMF)/World Bank (WB) telah dimulai, diikuti Menteri Keuangan dari 189 negara di dunia. Topik utama yang akan menjadi pembahasan yaitu pemulihan jantung ekonomi dunia hingga tak ada lagi kerentanan.

Managing Director IMF Christine Lagarde menyoroti tiga prioritas kebijakan yang harusnya dijalankan masing-masing negara. Pertama adalah penguatan fundamental ekonomi.

"Di dunia yang semakin saling terkoneksi, negara-negara melakukan perjalanan bersama, namun pada jalur yang berbeda dan dengan kecepatan yang berbeda. Kebijakan perlu diimbangi," ungkap Lagarde dalam sambutannya, Jumat (13/10/2017) waktu setempat.

Dalam hal ini Lagarde menyinggung reformasi struktural, khususnya berkaitan dengan pasar tenaga kerja. "Analisis kami mengenai reformasi struktural mengenai siklus ekonomi menunjukkan bahwa reformasi pasar tenaga kerja dan produk lebih manjur selama kenaikan ekonomi," paparnya.

Kedua, menangani jurang kesenjangan. Lagarde meminta adanya penguatan pada bidang pendidikan dan kesehatan dan memperkuat jaringan pengaman sosial, pemberdayaan perempuan dan keadilan pajak.

"Ini akan meningkatkan pertumbuhan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendukung keragaman" ungkapnya.

Ketiga yaitu mengatasi masalah utama kaum muda, terutama korupsi dan perubahan iklim. "Korupsi sistemik merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi potensi pertumbuhan," terang Lagarde.

"Bila kita melihat penurunan tingkat korupsi yang tinggi ke rendah dapat meningkatkan efisiensi investasi publik hingga 50%, dan meningkatkan pendapatan per kapita riil hampir satu persen," papar Lagarde.

Lagarde menambahkan, tahun lalu 17 program pinjaman telah dilaksanakan dengan nilai US$ 27 miliar. Ini meliputi penanganan soal gender, perubahan iklim, inklusi keuangan hingga soal reformasi pajak di AS.

"Ke depan, kami akan menawarkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas fiskal, menganalisis implikasi teknologi makroekonomi, dan melihat bagaimana kita dapat membantu negara berpenghasilan rendah mengatasi beban konflik dan bencana alam dengan lebih baik," pungkasnya. (mkl/ang)