31 Oktober Seluruh Gerbang Sudah Elektronik

Jakarta - Pembayaran non tunai di gerbang tol akan diterapkan secara penuh pada 31 Oktober 2017 mendatang. Secara bertahap, seluruh gerbang tol pada tanggal tersebut nantinya tak akan lagi menerima transaksi tunai.

Lantas, mungkinkah ada satu gerbang khusus yang disediakan untuk memfasilitasi pembayaran tunai nantinya?

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, demi mengimplementasikan aturan yang sudah dikeluarkan, kewajiban transaksi 100% non tunai di tol akan tetap dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 nanti. Namun memang secara peralatan, badan usaha masih akan menyediakan gerbang hybrid yang bisa memfasilitasi transaksi tunai.

"Artinya hari ini kan 70% non tunai. Di situ masih ada 30% (hybrid), secara peralatan. Tapi program kita kan menuju tanggal 31 untuk 100%," katanya saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Dia sendiri menolak akan ada gerbang khusus transaksi tunai terkait kebijakan yang diterapkan. Pasalnya, dengan angka transaksi non tunai yang sudah mencapai 88%, harusnya kebiasaan masyarakat sudah mulai berubah.

Menyediakan kembali transaksi tunai menurut dia justru menjadi langkah mundur, bukan maju.

"Ya kalau dari sisi ini, tentu kembali proses transaksi itu akan kembali menjadi lama kalau transaksinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau peralatannya mungkin masih, tetapi transaksi tadi kan ada kaitannya udah enggak ada uang kembalian. Badan usaha sudah enggak menyediakan uang kembalian. Terus gimana nanti?" tutur Herry.

Sementara untuk kendala mesin yang diketahui masih lama dalam membaca kartu, pihaknya telah menginstruksikan ke operator untuk segera mengganti sebelum tanggal 31 Oktober 2017 nanti.

"Saya lihat jadwalnya. Kalau yang di Cileunyi nanti termasuk yang sudah diganti. Itu semua harus diganti," ujar Herry.

Pihaknya juga telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk menggaransi tak terjadinya chaos di gerbang tol nanti.

"Makanya ada salah satu agenda yang namanya SOP. Di situ disepakati tata caranya dalam perjalanan ada yang error, apa yang harus ditindaklanjuti seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, termasuk kalau mati lampu dan lain-lain," ungkap dia.

"Artinya kita siapkan SOP bagaimana mengatur kondisi-kondisi yang tadi. Kalau buat kami, artinya tidak boleh terjadi chaos. Untuk itu harus di-handle oleh masing-masing badan usahanya. Siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain," tukasnya. (eds/dna)