Lapor ke JK, BPJS Kesehatan Ngaku Tekor Rp 9 T

Jakarta - Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan defisit pada laporan keuangnnya ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pekan lalu. Dari laporan yang diterimanya, JK menilai, kerugian BPJS Kesehatan karena iuran (premi) yang terlalu rendah.

"Ya memang terasa bahwa tarif itu yang dibayar premi itu terlalu rendah untuk ukuran layanan hari ini. Kalau rumah sakitnya enggak banyak soal, tapi pemerintah," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2017).

Tak tanggung-tanggung, besaran defisit yang dialami BPJS Kesehatan mencapai Rp 9 triliun.

"Tahun ini diperkirakan Rp 9 triliun (defisif BPJS Kesehatan), tentu enggak mungkin dibiarin," jelasnya.

Menurut JK, saat pertemuan dengan Dewan Pengawas pekan lalu, dia menyarankan agar persoalan BPJS tidak dipusatkan di pemerintah pusat. Diharapkan pemda-pemda juga ikut bertanggung jawab.

"Jadi Pemda harus ikut bertanggung jawab karena sekarang Pemda merasa itu hanya BPJS saja sehingga baik dinas kesehatan tidak mengontrolnya, kan banyak juga hal-hal yang tidak sesuai," ucap JK.

"Padahal Pemda juga banyak, selalu ada program kesehatan oleh daerah masing-masing jadi gabungkan saja itu nanti akan selesai itu defisit. Sudah dibicarakan kabinet, nanti akan saya usul dibicarakan lagi supaya jangan tiap tahun tinggi defisitnya," tandas JK. (rna/dna)