Modal Awal LPS Rp 6 T Realistis

Jakarta - Modal awal Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebesar Rp 6 triliun dinilai sudah sangat realistis dan bisa menumbuhkan kepercayaan pasar. "Prinsipnya, modal itu harus bisa membuat kepercayaan di pasar. Jadi kita usulkan sebesar Rp 6 triliun. Itu sudah realistis," kata Dirjen Lembaga Keuangan Darmin di sela-sela seminar tentang money laundering yang diselenggarakan PPATK dan Bapepam di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (30/5/2005). Dalam rapat antara pemerintah dan DPR pekan lalu tidak tercapai kesepakatan soal modal awal LPS yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 6 triliun, yang akan diambil dari rekening 502. DPR mengaku pada prinsipnya setuju angka tersebut, namun masih menginginkan modal awal dan rincian operasional dana LPS itu.Darmin menjelaskan, hingga kini, pemerintah belum mengusulkan angka baru untuk modal LPS tersebut. Hal itu dikarenakan modal sebesar Rp 6 triliun ditetapkan sudah melalui kajian yang sangat cukup. "Modal sebesar itu cukup, dan jangan sampai turun. Kalau turun harus ditombokin lagi," ujar Darmin.Mengenai keberatan DPR atas modal LPS yang bisa mengurangi rekening 502, Darmin menjelaskan bahwa dengan dibentuknya LPS, rekening 502 tidak ada gunanya lagi. "502 apa gunanya lagi. Kalau penjaminan sudah jalan oleh LPS, semua diselesaikan lewat LPS," tambahnya.Pemerintah sebelumnya berharap DPR segera memberikan izin modal awal LPS Rp 6 triliun itu karena mepetnya waktu. Pada 22 September 2005, LPS harus sudah berdiri. Jadwal pendirian LPS yang disusun pemerintah adalah pada Juni 2005 ditetapkan modal awal berikut PP nya. Pada bulan Juni juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara dewan komisaris LPS dengan BI untuk mengetahui data-data bank. Dan selanjutnya terbentuk sistem dan struktur kepegawaian.Selanjutnya pada bulan Juli, PP mengenai penjaminan bank dengan sistem syariah juga harus ditetapkan. Pada bulan yang sama, akan dilakukan rekrutmen dan seleksi personal kunci LPS. Pada bulan Agustus, akan dilakukan finalisasi peraturan pelaksanaan penjaminan di samping juga dilakukan training kepada pegawai LPS dan juga penyusunan perangkat keras dan software IT LPS. (qom/)