BNI Yakin Labanya Tak Turun

Jakarta - Berbeda dengan Bank Mandiri, BNI yakin laba bersihnya selama triwulan I-2005 tidak akan turun meski menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/2/2005 tentang kualitas aktiva produktif. Demikian Dirut BNI Sigit Pramono usai mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2006)."Kasus yang di Bank Mandiri kondisinya berbeda. Kalau di BNI tidak ada penurunan yang signifikan. Jadi tidak ada perubahan yang mendasar pada laba rugi," tegas Sigit. Namun Sigit mengakui kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) gross BNI selama triwulan I-2005 diperkirakan naik menjadi 6 persen dari semula 5,5 persen bila dilakukan perhitungan berdasarkan PBI No 7/2/PBI/2005. "Simulasi untuk Maret 2005 ada sedikit pengaruh kira-kira 5,5 menjadi sekitar 6 koma sekian persen. Kalau diperhitungkan dengan PPAP, masih di bawah 2 persen," jelas Sigit. Namun Sigit yakin, meski ada peningkatan NPL, tidak akan mempengaruhi laba rugi triwulan I-2005. Sebelumnya, Bank Mandiri mengumumkan Bank Mandiri laba bersih selama triwulan I tahun 2005 turun hingga 70,2 persen menjadi Rp 519 miliar. Penurunan laba bersih Bank Mandiri ini menurut Wapresdir Wayan Agus Mertayasa, disebabkan adanya penyesuaian kolektabilitas Bank Mandiri mengikuti PBI No 7 tahun 2005.Namun menurut Sigit, laba rugi Bank Mandiri terjadi bukan hanya karena penerapan PBI No 7 tahun 2005, tetapi karena memang ada penurunan kolektabilitas nasabahnya. "Jadi (yang terjadi di BNI) agak beda dengan yang di Bank Mandiri," tukasnya.Sigit mengaku saat ini ada 2 debiturnya yang juga memiliki kredit di bank lain, yakni salah satunya adalah Raja Garuda Mas (RGM). Namun BNI, lanjut Sigit, sejauh ini belum melakukan simulasi untuk perhitungan penurunan kolektabilitas debitur itu. "Saya tidak bisa memperkirakan akrena takut menimbulkan kekhawatiran kepada investor," tegasnya.Dalam rapat itu, Komisi XI meminta BNI untuk menyerahkan data mengenai piutang macet dari BNI yang telah diserahkan penagihannya kepada Ditjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dengan nilai di atas Rp 50 miliar. Menanggapi permintaan itu, Sigit berjanji akan segera menyerahkannya ke DPR. Kredit UMKMPada kesempatan itu, Sigit juga menegaskan komitmen BNI untuk tetap menyalurkan kredit pada sektor UMKM. Pada tahun 2004, total alokasi dana yang disalurkan ke wilayah Indonesia Timur mencapai Rp 1,302 triliun, yang berarti turun dibandingkan target semula sebesar Rp 1,585 triliun. Kredit ini diberikan dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi. "BNI akan terus melakukan aliansi kredit mikro dengan BPR kemudian melakukan kerjasama joint financing antara BNI, PNM dan Perbarindo," kata Sigit Pramono. (qom/)