Kemenkeu dan BI Gelar Pertemuan Bahas Utang

Jakarta - Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) menggelar pertemuan untuk membahas rencana pemerintah yang akan menerbitkan surat berharga negara.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, BI dan Kemenkeu mendiskusikan terkait realisasi penerbitan SBN dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2017 dan rencana penerbitan di APBN 2018.

Dia mengungkapkan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) jika pemerintah akan menjalankan APBN dan menerbitkan SBN tahun depan makan perlu berkonsultasi dengan BI.

"Jadi kami konsultasi membicarakan 2017 dan rencana 2018, konsultasinya dilakukan dengan baik dan sejalan dengan UU," kata Agus di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Agus mengatakan, BI dan Kemenkeu juga mendiskusikan tentang perekonomian Indonesia tahun ini dan tahun depan. Hal ini untuk menjadi strategi dalam mendorong perekonomian.

"Kami diskusikan pasar keuangan global dan pasar keuangan domestik untuk penerbitan SBN, strateginya, instrumennya semua kita bicarakan," jelas dia.

Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun atau sekitar 2,19% dari produk domestik bruto (PDB). Karena itu dibutuhkan pembiayaan dari utang sebesar Rp 399,2 triliun untuk menambal defisit tersebut.

Tambalan tersebut berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp 414,5 triliun dan pinjaman neto negatif Rp 15,3 triliun. Pemberian pinjaman negatif Rp 6,7 triliun, pembiayaan lainnya Rp 200 miliar, pembiayaan investasi negatif Rp 65,7 triliun dan kewajiban penjaminan negatif Rp 1,1 triliun.

"Untuk timeline-nya, memang kami bicarakan. Tapi nanti Menteri Keuangan yang memberi tahu," imbuh dia. (dna/dna)