BI Larang Fintech dan E-commerce Proses Transaksi Mata Uang Virtual

Jakarta - Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran dan moneter di Indonesia menegaskan bahwa virtual currency mulai dari ethereum hingga bitcoin bukanlah mata uang resmi di Indonesia.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan BI sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan BI yang isinya secara eksplisit melarang penyelenggara teknklogi finansial dan e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan dan memroses virtual currency.

"Lalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, hal ini untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme dan menjaga kedaulatan Rupiah sebagai legal tender di NKRI," kata Agus dalam acara pertemuan tahunan BI, di JCC, Selasa (28/11/2017) malam.

Pada 2014 lalu, sebenarnya BI sudah mengeluarkan statement terkait cryptocurrency ini. Bahwa mata uang virtual yang tidak memiliki legal tender tidak sah di NKRI. Maka diberlakukan sebagai komoditas.

Selang 2 tahun yakni pada 2016, BI mengeluarkan Peraturan BI (PBI) yang mencantumkan secara eksplisit melarang transaksi pembayaran untuk transaksi mendukung cryptocurrency dalam hal ini transaksi pembelian atau penjualan.

Agus juga menjelaskan, penegasan tersebut untuk mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan hukum NKRI yang dapat merusak struktur industri.

"Peraturan telah kami tuangkan dalam ketentuan teknologi nasional dan penyempurnaan ketentuan uang elektronik dan APU-PPT," ujarnya.

Dia mengatakan BI akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial (tek n), termasuk e-commerce, guna melaksana- kan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen.

"Kami mewajibkan seluruh penggiat fintech yang bergerak di sistem pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox. Kami juga akan berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya. (dna/dna)