Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 04 Des 2017 14:06 WIB

Darmin: Gerbang Pembayaran Nasional RI Lama Tertinggal di Atas Kertas

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: dok. detik Foto: dok. detik
Jakarta - Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) hari ini resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI). GPN diharapkan bisa menurunkan biaya transaksi yang diberlakukan oleh bank untuk nasabah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menceritakan, setelah 20 tahun rencana ini masuk dalam cetak biru sistem pembayaran, dia mengaku senang dan bersyukur akhirnya bisa terealisasi.

"Seperti dikatakan pak Gubernur sudah 20 tahun ini masuk BI, tinggal di atas kertas sudah lama, dulu namanya National Payment Gateway sekarang jadi Gerbang Pembayaran Nasional. Kenapa ini begitu lama dan baru bisa terwujud ini karena persoalan yang menyangkut teknologi," kata Darmin dalam acara peluncuran GPN di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12/2017).


Dia menjelaskan, lamanya proses GPN ini juga terjadi karena pemain selalu lebih lama di lapangan daripada regulator. Dalam hal ini perbankan, nah ketika masuk maka agak sulit untuk mengubahnya.

"Karena dia (bank) sudah bergabung dengan kepentingan atau persaingan. Saya ingat dulu waktu dua bank besar kita paksa supaya bisa saling transfer uang, mereka mau tapi sampai di situ saja tidak diteruskan lebih jauh, karena memang persaingan bank mana yang punya ATM lebih banyak?," kata Darmin.

Dia juga menceritakan, saat elektronifikasi jalan tol yang akan dibuka untuk semua bank. Awal penerapan pembayaran non tunai, hanya dikuasai oleh satu bank BUMN kemudian, pemerintah akhirnya meminta layanan ini bisa dibuka untuk semua bank.

"Begitu bank lain mau ikut, nah mulai deh hitung-hitungannya tidak lancar. Ini karena persaingan," imbuh dia. Darmin menjelaskan dengan GPN itu akan memudahkan dan memonitor transaksi non tunai.


Darmin menjelaskan, ekonomi digital tidak bisa dihindari. Namun harus dihadapi dengan konsep yang jelas. Karena itu dibutuhkan regulasi dan aturan yang bisa memayungi.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) akan menjadi lembaga standar di NPG ini karena representasi dari industri sistem pembayaran nasional.

Dengan adanya sistem gerbang pembayaran nasional ini, maka data transaksi non tunai tidak perlu jauh-jauh dibawa ke luar negeri dulu, dan balik lagi ke dalam negeri ketika ada penagihan.

Selama ini, itulah yang terjadi sebab Indonesia tidak punya badan atau perusahaan yang menjadi perantara untuk itu. Ada perusahaan asing yang selama ini sering membantu, misalnya Visa dan Mastercard.

Sebenarnya, BI sudah merencanakan gerbang pembayaran nasional ini sejak 20 tahun lalu, kemudian mencuat kembali pada 2009, lalu ditargetkan rampung pada 2011, lalu mundur ke 2013 hingga akhirnya akan diimplementasikan pada Juli 2017 ini dan akhirnya resmi diluncurkan pada 4 Desember 2017. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed