Menkeu Eropa Ramai-ramai Menolak Ide Pembubaran Euro

Jakarta - Para menteri keuangan Eropa yang telah mengadopsi mata uang tunggal euro, ramai-ramai mempertahankannya. Mereka bahkan menyebut Italia yang berniat kembali kembali ke mata uangnya, Lira, sebagai sebagai sebuah "kebodohan".Mata uang tunggal euro akhir-akhir ini terus melemah posisinya setelah hasil referendum di Belanda menunjukkan 60 persen penduduknya menolak Konstitusi Uni Eropa. Hasil ini merupakan penolakan kedua setelah Prancis juga menyatakan penolakan yang sama. Penolakan dari dua negara utama Eropa ini membawa ketidakpastian mengenai nasib konstitusi dan arah Uni Eropa ke depan. Hal itu bisa menyeret pada perubahan kebijakan moneter, dimana Eropa saat ini menetapkan satu mata uang dan bank sentral. Euro juga kian tertekan setelah dua menteri Italia yakni Menteri Sosial Roberto Maroni dan Menteri Reformasi Roberto Calderoli mengemukakan ide kemungkinan Italia kembali ke mata uang Lira. Calderoli bahkan mengemukakan, Italia kemungkinan kembali ke Lira atau menciptakan sebuah mata uang baru yang dipatok terhadap dolar AS.Sikap Italia itu dinilai "menggelikan". Menteri Keuangan Belanda Gerrit Zalm mengaku dirinya tidak berpikir, bahwa Itali benar-benar akan serius meninggalkan euro. "Hal itu akan memakan biaya yang sangat besar dalam hal tingkat suku bunga," katanya. Kecaman yang keras juga disampaikan Perdana Menteri Belgia, Jean-Claude Juncker. "Jika kita akan mendiskusikan semua jenis kebodohan itu, kita harus mengagendakan pertemuan tambahan dalam pertemuan-pertemuan kita," tegasnya."Euro selalu aman, tidak diragukan lagi," kata Menteri Keuangan Spanyol Pedro Soles, seperti diberitakan BBC, Selasa (7/6/2005).Dukungan juga datang dari Menteri Keuangan Austria Karl-Heinz Crasser yang menggambarkan euro sebagai salah satu kesuksesan terbesar yang dimiliki Eropa untuk kesatuan moneternya. Ia bahkan menyebut pernyataan dua menteri Italia itu sebagai hal yang "tidak bertanggung jawab".Italia saat ini tengah menghadapi sanksi disiplin dari Uni Eropa atas kegagalannya memenuhi target pertumbuhan dan stabilitas Eropa dalam hal defisit anggaran yang tidak boleh melebihi angka 3 persen dari PDB. (qom/)