BRI Usulkan Hapus Tagih Rp 732 M

Jakarta - Manajemen BRI mengusulkan hapus tagih utang tahun 2005 sebesar Rp 732,9 miliar. Usulan ini telah diajukan melalui RUPS yang digelar pada 17 Mei lalu."Sebelum dihapus tagih, semua utang itu harus dihapus buku dulu," kata Dirut BRI Sofyan Basir saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2005).Dijelaskannya, hapus tagih sebesar Rp 732,9 miliar itu terdiri dari pinjaman yang telah dipiutang negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT) sebesar Rp 43,8 miliar untuk tahun 2003-2004, perkiraan hapus tagih debitor di Aceh Rp 639,1 miliar serta prediksi PSBDT tahun 2005 Rp 50 miliar. Disebutkan pula, sesuai dengan laporan keuangan tahun 2004, jumlah kredit dengan kolektabilias diragukan di BRI mencapai Rp 566,8 miliar (0,91 persen), kredit macet Rp 961,3 miliar (1,55 persen). Biaya Operasional MembengkakSofyan Basir juga menyebutkan, BRI pada tahun 2005 memperkirakan biaya operasional akan membengkak sekitar Rp 364 miliar. Hal itu terjadi karena membengkaknya gaji karyawan yang naik Rp 179 miliar akibat perubahan kepangkatan. Selain itu ada tambahan biaya obligasi rekap karena penerapan mark to market sebesar Rp 135 miliar. "Akibat kenaikan biaya operasional, ROE BRI turun dari 61,3 persen menjadi 43 persen," tambahnya. Untuk pengembangan BRI ke depan, diakui Sofyan, kredit untuk sektor korporasi masih bisa dikembangkan dari yang saat ini baru 12 persen menjadi 20 persen. Sedangkan menyangkut sektor mikro, Sofyan meyakini pangsa pasar BRI takkan tergerus oleh gencarnya Danamon Simpan Pinjam (DSP). Namun menurut Sofyan, DSP hanya akan mengambil pangsa pasar BPR. Hal itu dikarenakan DSP memiliki pangsa dengan kredit Rp 10-250 juta. Sedangkan BRI maksimum kreditnya hanya Rp 50 juta, disamping pangsa BRI yang sudah mencapai pelosok pedesaan. (qom/)