Kredit Kurang Lancar Perbankan Syariah di NAD Naik 200%

Jakarta - Bencana tsunami di Aceh menyisakan permasalahan tersendiri di dunia perbankan, termasuk perbankan syariah. Hingga triwulan I-2005 ini, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) bank syariah di Aceh meningkat hampir 200 persen.Bencana gempa dan tsunami telah mengakibatkan permasalahan yang krusial pada pembiayaan, menyangkut debitur yang meninggal, hancurnya usaha debitur maupun hancurnya agunan fisik debitur.Akibatnya, jumlah pembiayaan dengan kategori kurang lancar meningkat. Pada triwulan I-2005, jumlahnya mencapai Rp 21,59 miliar dengan rasio NPF sebesar 20,99 persen, atau terjadi peningkatan hampir 200 persen dari tahun 2004. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, jumlah pembiayaan pada triwulan I-2005 mengalami penurunan sebesar 1,83 persen menjadi Rp 102,85 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu. Sebagian besar pembiayaan yang telah disalurkan berupa non-KUK yang mencapai 73,6 persen atau sebesar Rp 75,7 miliar, sedangkan jumlah KUK sebesar Rp 27,15 miliar. Kontribusi pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi sebesar Rp 68,24 miliar atau 66,35 persen, untuk modal kerja sebesar 23,24 persen atau Rp 23,9 miliar, dan untuk investasi sebesar 10,4 persen atau Rp 10,7 miliar. Hingga triwulan I-2005, jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp 264,1 miliar atau meningkat sebesar 7,61 persen (quarter to quarter/q to q) dibandingkan tahun 2004. Peningkatan terbesar berasal dari tabungan mudharabah sebesar 15,44 persen menjadi Rp 111,84 miliar, simpanan deposito mudharabah naik 18,7 persen menjadi Rp 62,51 miliar.Sedangkan simpanan dalam bentuk giro wadi'ah mengalami penurunan sebesar 6,39 persen menjadi Rp 62,51 miliar. Penurunan jumlah giro wadi'ah tersebut mengindikasikan belum pulihnya sektor riil akibat bencana alam yang terjadi di penghujung tahun 2004, sehingga volume usaha sektor riil menjadi turun.Perkembangan sektor riil yang belum berjalan sesuai harapan mengakibatkan perbankan kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan baru, sehingga rasio pembiayaan (FDR) mengalami penurunan, pada triwulan I-2005 sebesar 38,94 persen. Meningkatnya jumlah pembiayaan nonlancar dan sulitnya penyaluran pembiayaan, mengakibatkan pendapatan bagi hasil perbankan syariah di Aceh pada triwulan I-2005 menjadi minus Rp 1,94 miliar. Sedangkan pada tahun 2004, jumlah pendapatan bagi hasil mencapai Rp 3,95 miliar. Penurunan pendapatan bagi hasil itu disebabkan perbankan harus menyisihkan pendapatannya untuk mengganti peralatan dan fisik gedung yang rusak. Ditambah pula dengan besarnya pembentukan program pencadangan aktiva produktif (PPAP) untuk mencadangkan kredit yang mungkin mengalami gagal bayar. (san/)