Teguran Jokowi ke Bank Nasional: Keasyikan Kumpulkan Tabungan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pelaku perbankan agar tidak asyik mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) alias tabungan masyarakat saja, namun tidak menyalurkan kredit secara luas dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi industri keuangan dalam kondisi yang sehat, baik perbankan, asuransi, pasar modal. Hal itu, kata Jokowi, harus bisa memberikan kontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

"Contoh di perbankan kita asik kumpulkan DPK tapi pemberian kreditnya susah, UMKM, usaha mikro memang harus keluar tenaga lebih. Membimbing yang kecil, dari usaha mikro, ke usaha kecil, ke usaha menengah memang perlu lebih banyak tenaga dan pikiran tapi itu yang harus kita lakukan," kata Jokowi saat memberikan arahan di acara Pertemuan Tahunan Jasa Keuangan di Ritz Charlton PP, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Agar industri jasa keuangan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang menyebar dan merata serta mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan, salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah menyiapkan banyak inovasi.

Inovasi itu, kata Jokowi, salah satunya menyiapkan bank khusus mikro yang menyasar masyarakat bawah, juga membentuk bank wakaf mikro yang nantinya bisa memfasilitasi komunitas bisnis yang berada di lingkungan pondok pesantren.

"Nanti dibuka di lingkungan pesantren bank wakaf mikro yang akan memberikan pinjaman mikro di pesantren yang sudah memiliki komunitas bisnis, tidak ada bunga, hanya terkena biaya administrasi 3 persen, itu bukan bunga, biaya administrasi. Karena memang biaya administrasi di Industri keuangan memang segitu. Ini akan kita terus buka, sehingga usaha mikro usaha kecil harus kita perhatikan kalau ingin ketimpangan di negara kita menyempit," tambah dia.

Dengan begitu, lanjut Jokowi, kegiatan perbankan nasional tidak melulu hanya mengumpulkan DPK dan menyalurkan kreditnya hanya kepada masyarakat yang itu-itu saja.

"Jangan sampai perbankan kita asik memungut DPK atau diatas kertas penyaluran kreditnya bagus dalam rangka penyaluran kreditnya bagus tapi orang nya hanya itu itu saja, orangnya bisa dihitung tidak menyebar tidak merata. Ini yang harus kita lakukan menyebar dan merata. Dan kita terus mendorong Semakin banyak masyarakat harus terhubung dengan perbankan, seperti bantuan pangan non tunai," jelas dia.

Tidak hanya itu, Jokowi juga tengah menggencarkan program pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat di Indonesia. Pada tahun lalu telah dibagikan 4,2 juta sertifikat dari target 5 juta sertifikat.

Pada tahun ini targetnya ditingkatkan menjadi 7 juta sertifikat, dan pada tahun depan ditingatkan menjadi 9 juta sertifikat. Pemberian sertifikat ini dilakukan karena dari 126 juta bidang tanah, sampai 2016 tercatat hanya 46 juta bidang tanah yang tersertifikat.

"Kita juga menggencarkan sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang memudahkan masyarakat mengakses perbankan," tutup dia. (dna/dna)