Genjot Infrastruktur, OJK Siapkan Aneka Skema Pembiayaan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) acap kali menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur. Jika dibandingkan negara tetangganya, tanah air masih jauh tertinggal.

Oleh karena itu sejak pemerintahan kabinet kerja, Mantan Wali Kota Solo ini terus mengucapkan akan mempercepat beragam infrastruktur baik dasar sampai yang berat, mulai dari sanitasi, air bersih, irigasi, embung, jembatan, jalan nasional, bandara, pelabuhan, dan lainnya.

Sebagai lembaga pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan beragam skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan dalam mencari modal pembangunan infrastruktur.

"Untuk menjawab tantangan agar ketahanan ekonomi kita lebih baik lagi ke depan, maka kami akan mengambil kebijakan strategis," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat acara Pertemuan Tahunan Jasa Keuangan beberapa waktu lalu.

Selain itu, Wimboh juga mengimbau kepada seluruh pelaku jasa keuangan agar perlu memperhatikan aspek-aspek kebutuhan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah.

Untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta sekaligus untuk memperdalam pasar keuangan, kata Wimboh, OJK akan mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.

Lalu, mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional, meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.

Baca juga: Jangan Mudah Percaya Investasi, Cari Tahu Dulu ke OJK

Selanjutnya, meningkatkan proses handling perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi, serta menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi hedging nilai tukar.

"Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, kami akan mendorong sinergi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan mengintensifkan penerapan teknologi dalam pengembangan produk dan layanannya. Selain itu, kami akan menempuh reformasi industri keuangan non-bank agar mempunyai skala ekonomi yang lebih besar sehingga mampu berperan lebih dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur nasional serta menutup kebutuhan asuransi domestik yang semakin besar," kata dia.

Baca juga: OJK: Sektor Jasa Keuangan di 2018 Stabil dan Pacu Pertumbuhan

(ang/ang)