Follow detikFinance
Selasa, 06 Feb 2018 16:54 WIB

Sri Mulyani Rayu DPR Setujui Aturan Main Liberalisasi Keuangan ASEAN

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Puti Aini Yasmin/detikFinance Foto: Puti Aini Yasmin/detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terkait dengan ratifikasi protokol keenam The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) atau aturan main jasa keuangan.

Aturan tersebut adalah upaya liberalisasi perdagangan dan jasa termasuk jasa keuangan, tujuannya untuk meningkatkan penetrasi perbankan nasional agar mampu merambah ke pasar ASEAN.

"Protokol keenam jasa keuangan AFAS telah ditandatangani Maret 2015 oleh para menteri keuangan ASEAN, bahwa saat ini bahkan di ASEAN untuk perjanjian megenai jasa keuangan ASEAN telah menginjak pada protokol ketujuh yang sudah disepakati, dengan demikian kita termasuk negara paling terakhir dalam melakukan ratifikasi," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Sri Mulyani menyebutkan, persetujuan untuk mengesahkan RUU AFAS ini juga didapatkan atas rekomendasi DPR pada 2016 agar pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), hal itu agar bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, setidaknya ada beberapa poin yang diatur dalam RUU AFAS ini. Antara lain, seperti memilih Kota Makassar sebagai opsi wilayah atau daerah sebagai kantor cabang perbankan dari negara-negara di ASEAN, dengan pembatasan jumlah cabang yang dibuka tetap sebanyak dua cabang.

"Jadi manfaat Indonesia mengesahkan AFAS ini, maka investasi sektor perbankan masuk ke Indonesia, mendorong industri jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi," tambah dia.

Selanjutnya, kata Sri Mulyani hal ini juga berkaitan di sektor perbankan mengatur aturan main mengenai negara-negara ASEAN yang ingin membuka cabang.

"Malaysia telah memiliki dua QAB yang beroperasi di Indonesia, dan baru diizinkan untuk mendirikan QAB ketiga di Indonesia setelah terdapat tiga QAB Indonesia yang beroperasi di Malaysia, dengan demikian terjadi resiprositas yang berkembang," jelas dia.

Dengan beberapa poin tersebut, Sri Mulyani meminta kepada seluruh anggota Komisi XI DPR untuk memberikan persetujuan menjadikan UU AFAS.

"Pengesahan protokol keenam ini adalah untuk dapat implementasikan kerjasama jasa keuangan dengan negara anggota ASEAN, dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan MEA, kami mohon persetujuan DPR atas RUU pengesahan protocol AFAS," tutup dia. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed