Follow detikFinance
Selasa, 06 Feb 2018 21:52 WIB

Usulan Sri Mulyani Agar Bank Bisa Atasi Krisis Tanpa APBN

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Sebagai upaya menjalankan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), pemerintah akan mendorong perbankan untuk bisa mengatasi krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan dalam negeri secara mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu upaya agar perbankan nasional dapat mengatasi sendiri dengan mengatur besaran premi sebagai pendanaan program rekstrukturisasi perbankan (PRP).

"Penanganan masalah perbankan tidak menggunakan pendanaan anggaran negara sesuai UU PPKSK, atau dengan kata lain individu atau industri perbankan harus mampu mengatasi sendiri krisis. Pada level individu bank, penguatan ini dilakukan melalui penguatan bantalan permodalan serta likuiditas khususnya untuk bank yang masuk kategori sistemik. Penguatan ini disebut baris pertahanan pertama (first line of defense) apabila menghadapi tekanan," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Dia menyampaikan, premi restrukturisasi perbankan merupakan wewenang yang diberikan kepada LPS sesuai amanat UU PPKSK. Penetapan besaran bagian premi untuk pendanaan PRP diatur dalan Peratuan Pemerintah (PP) dan mengikuti prosedur sesuai dengan UU LPS, yakni dikonsultasikan kepada DPR.

"Pasal 13 UU LPS menyebutkan perubahan tingkat premi dikonsultasikan ke DPR," jelas dia.

Di dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP), kata Sri Mulyani, akan mengatur yang pertama terkait dengan cakupan dari bank. Di mana, premi dari PRP dikenakan pada bank umum dan BPR dengan pertimbangan bahwa UU PPKSK menyatakan bahwa premi PRP merupakan bagian dari premi penjaminan LPS.

"Dalam UU PPKSK, bank yang masuk dalam PRP adalah bank sistemik dan bank selain bank sistemik," tambah dia.

Kedua, waktu pembayaran premi. Pada prinsipnya, premi dipungut sebelum PRP diaktifkan dengan tujuan mendukung kesiapan sistem dan operasional PRP untuk menutup defisit biaya penyelenggaraan PRP. Jadi premi diiurkan untuk bisa menjalankan PRP, dan pada saat PRP dilakukan apabila terjadi biaya, PRP premi ini menutup defisit dari biaya untuk restrukturisasi.

Ketiga, besaran premi. Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah mengusulkan besaran premi ditetapkan dengan memperhitungkan target fund untuk penanganan krisis dan jangka waktu untuk memenuhi target fund tersebut. Dasar penghitungan besaran premi adalah DPK yang dikumpulkan perbankan, yang prinsipnya sama dengan premi penjaminan LPS.

Keempat, metode penghitungan, di mana penghitungan besaran premi yang dibayar oleh setiap bank akan menggunakan metode multiple bucket premium dari yang sebelumnya flat rate. Besaran premi akan disesuaikan dengan kelompok bank berdasarkan total aset mereka.

Kelima, review besaran premi. Besaran premi akan ditinjau secara berkala, dalam RPP diusulkan setiap 10 tahun atau sewaktu-waktu apabila dipenuhi kriteria tertentu, misalnya perbankan dalam situasi tertekan preminya lebih rendah dan apabila terdapat defisit dari biaya pelaksaan PRP.

"Ini juga lebih fair bagi bank yang memiliki permodalan dan tata kelola yang baik karena mereka semakin kecil kemungkinan terkena krisis," ujar dia.

Mengenai waktu implementasi premi PRP, pemerintah mengusulkan pada 2016 sampai 2019 menjadi periode penguatan individual bank, untuk memperkuat permodalan dan likuiditasnya untuk comply dengan Basel 3 dan peraturan kewajiban modal minimum.

Periode awal 2018, pemerintah mengusulkan supaya RPP bisa ditetapkan, dan pemerintah mengusulkan grece period tiga tahun untuk meninjau penjaminan simpanan LPS dan persiapan operasional PRP.

"Pada 2021, pemungutan premi PRP dilakukan dan pemungutan premi LPS dengan metode berbasis risiko yang baru," kata dia.

Sementara itu, Pimpinan Rapat Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng langsung membacakan kesimpulan, pasalnya rapat kerja mengenai RPP besaran premi program PRP bersifat konsultasi.

Berikut kesimpulan rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso.

1. Komisi XI DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments on Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) (RUU AFAS) untuk dibahas pada tahap selanjutnya dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan memulai pembahasannya pada Rabu, 7 Februari 2018 sampai dengan Kamis, 8 Februari 2018I dan pengambilan keputusan tingkat pertama akan dilakukan pada Senin, 12 Februari 2018.

2. Komisi XI DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Pemerintah mengenai pengenaan premi untuk program restrukturisasi perbankan sebagai bagian dari proses konsultasi sesuai amanat UU PPKSK dan UU LPS. Komisi XI DPR RI meminta pengenaan besaran premi untuk program restrukturisasi perbankan tidak memberatkan industri perbankan, tidak menyebabkan perlambatan ekonomi.

3. Komisi XI DPR RI meminta kepada OJK sebagai bagian KSSK untuk melakukan penguatan pengawasan perbankan, penguatan permodalan dan tata keIoIa perbankan, sehingga premi program restrukturisasi dapat diminimalkan namun cukup untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

4. Komisi XI DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Komisioner OJK tentang peningkatan permodalan dan peningkatan likuiditas individual bank sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang PPKSK. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed