Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 22 Feb 2018 19:46 WIB

Ini Kata Pengamat Soal Calon Ideal Gubernur BI

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Foto: Rengga Sancaya Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang dijabat oleh Agus Martowardojo akan segera habis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyiapkan sejumlah nama untuk diajukan ke DPR.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati calon gubernur BI pada dasarnya harus memiliki kemampuan serta pengalaman di sektor makro dan moneter. Sebab hal ini sesuai dengan tugas BI.

"Jadi gini BI ini kan sudah sangat spesifik hanya bertanggung jawab pada makro prudential. Mikro prudential terutama sektor perbankan sudah ada di OJK maka Gubernur BI syarat utamanya yang betul-betul mempunyai kapasitas di sektor moneter karena memang tinggal itu kewenangan intinya BI di moneter dan makro ekonomi," katanya usai acara Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Lebih lanjut, ia juga menyarankan Jokowi untuk memilih gubernur BI dengan melihat pengalaman karier ekonomi khususnya di bidang moneter. Dengan begitu, masyarakat bisa yakin terhadap setiap kebijakan dan membantu stabilisasi ekonomi.

"Tidak sekadar makro yang sifatnya terlalu makro karena BI ini teknis sekali spesial sekali di sektor moneter tapi kemampuan moneternya harus benar-benar teruji jadi jangan sekadar orang ekonomi ngambil kuliah moneter atau perjalanan karier atau yang pernah dilakukan itu menjadi penting karena itu akan menjadi referensi para dunia usaha," tuturnya.

"Jadi kalau orang yang belum pernah menangani moneter itu nggak punya bayangan jadi ke depan pengendalian moneternya mau pilih model mana tapi kalau orang itu pernah berkecimpung di moneter minimal orang sudah punya ekspektasi sehingga ekspektasi tidak liar karena di dunia ekonomi yang dibutuhkan kepastian jadi kebijakan ini akan dianggap lebih pasti dan membantu membuat stabilitas," sambungnya.

Selain itu, Enny juga mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat transparan dan independen sebagai lembaga legislatif. Hal itu dilakukan dengan memiliki aturan terkait pemilihan gubernur BI.

"Jadi menurut saya DPR harus punya satu kriteria yang disepakati dulu. Jangan lihat siapa orangnya kan mumpung belum diajukan. Nah UU gubernur BI harus independen bagaimana menjamin pilotnya independen jadi bukan tergantung person-nya tapi kriteria," jelasnya.

"Maka dapat harus punya guidance kriteria yang sifatnya untuk memenuhi profil dari gubernur BI," pungkasnya. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed